Bawaslu Jateng Larang Acara Bukber Disusupi Agenda Kampanye Parpol

2. Tidak boleh ada politisasi di masjid

Dirinya juga melarang semua tindakan yang berbau kampanye diadakan di dalam atau lingkungan masjid. Jika saat memberikan khultum, katanya seorang mubaligh sebisa mungkin menghindari ucapan yang menjurus pada agenda politik tertentu. 

Sementara ketika bersedekah, Rofiuddin menyatakan setiap umat Muslim tida diperbolehkan melabeli dengan iming-iming politik uang. 

"Tidak boleh ada politisasi di masjid. Terutama biasanya kan ada khultum, lalu juga tidak boleh ada sedekah yang dilabeli politik uang. Ya sah-sah saja sedekah tapi jangan ada embel-embel politik uang," terangnya. 

3. Parpol boleh adakan bukber asal tidak ada konten kampanye

Ia mengaku Bulan Ramadan semestinya dijadikan momentum bagi umat Muslim untuk melaksanakan berbagai ritual ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah SWT. Termasuk dengan khusyuk mengikuti salat tarawih dan sebagainya. 

Sehingga ketika waktunya mengadakan acara buka puasa bersama, pengurus parpol tidak boleh memuat unsur yang mengarah pada kampanye politik. 

"Misal ada parpol ya boleh mengadakan acara bukber. Tapi jangan sampai ada konten-konten acara yang berbau ampaye. Walau (kampanye) belum dimulai tapi tidak boleh mengisi dengan ajakan kampanye atau milih calon," cetusnya. 

Bawaslu saat ini telah menggencarkan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran kampanye selama bulan Ramadan. Pencegahan dilakukan secara langsung maupun tak langsung.