Gibran Bergeming soal Mobil Listrik Wisata di Solo Meski Langgar UU

1. Mobil listrik melanggar UU Lalu Lintas

Pakar transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan, pengoperasian mobil listrik tersebut dinilai melanggar Pasal 27u Undang-undang (UU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2008.

Dalam Pasal 277 UU LLAJ dijelaskan, bahwa setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

"Jangan dioperasionalkan di jalan raya. Itu bisa dikenakan sanksi sesuai Pasal 277 UU LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) tahun 2009. Kalau ingin mobil listrik wisata bisa beroperasi di jalan raya harus melalui uji tipe dulu," katanya.

Djoko menyebut, jika ingin tetap mengoperasikan mobil listrik wisata bisa dilakukan di kawasan tertutup atau tidak di jalan raya.

"Bisa dioperasikan di kawasan tertutup, seperti di TSTJ atau Balai Kota Solo meski tidak ada pelat nomor. Karena jika di jalan umum berkaitan dengan keselamatan penumpang, pastinya harus ada jaminan asuransi," pungkasnya.