Dugaan Korupsi Cuan Sampah, Kejari Periksa Pejabat DLH Purbalingga
Potensi kerugian negara ditaksir Rp600 juta
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Purbalingga, IDN Times - Kejaksaan Negeri Purbalingga mulai menyidik dugaan korupsi anggaran retribusi pemungutan sampah dan belanja bahan bakar minyak (BBM) armada pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Purbalingga tahun anggaran 2017-2018, Jumat (18/9/2020).
Setelah 14 hari masa penyelidikan, Kejari menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah. Jumlah ini masih bisa bertambah mengingat kasus ini belum sepenuhnya terungkap.
Baca Juga: Karena COVID-19, Warga di Purbalingga Sulap Empang Jadi Kolam Renang
1. Kajari teken sprindik dugaan korupsi di DLH PurbaIingga
Untuk mengusut tuntas kasus ini, Kepala Kejari Purbalingga menerbitkan surat perintah penyidikan per Jumat (18/9/2020). Kajari juga telah membentuk tim penyidik yang dipimpin Kasi Pidana Khusus, Meyer Volmar Simanjuntak.
"Kami targetkan dua bulan kasus ini bisa tuntas," kata Lalu Syaifudin, Kajari Purbalingga saat konferensi pers di kantor Kejari setempat, Jumat pagi (18/9/2020).
Lalu telah mengantongi keterangan berbagai pihak yang dikumpulkan selama masa penyelidikan. Ada 35 orang yang telah dimintai keterangan.
"Kerugian negara sementara baru Rp600 juta, Rp500 juta dari dana belanja BBM dan Rp100 dari retribusi sampah," ujar dia.
Baca Juga: 2.129 PPDP Pilkada Purbalingga Bakal Ikuti Rapid Test Sebelum Bertugas