1.000 RTLH di Semarang Bakal Direhab, Bantuan Jadi Rp35 Juta Per Rumah
- Pemkot Semarang menaikkan bantuan rehabilitasi RTLH 2026 menjadi Rp30–35 juta per rumah dari Rp20 juta, menyesuaikan kenaikan harga material bangunan.
- Target rehabilitasi 2026 mencapai 1.000 rumah dengan anggaran sekitar Rp20 miliar; 600 rumah telah diusulkan dan 105 di antaranya sudah dikerjakan pada semester pertama.
- Penerima wajib keluarga berpenghasilan rendah dengan rumah memenuhi kriteria fisik dan kesehatan, serta berdiri di atas tanah berkepemilikan jelas; rumah tanpa sertifikat belum dapat dibantu.
Semarang, IDN Times – Pemerintah Kota Semarang menaikkan nilai bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2026 menjadi Rp30 juta hingga Rp35 juta per unit. Nilai tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang sebesar Rp20 juta.
Semarang, IDN Times – Pemerintah Kota Semarang menaikkan nilai bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2026 menjadi Rp30 juta hingga Rp35 juta per unit. Nilai tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang sebesar Rp20 juta.
1. Bantuan bedah rumah naik karena harga material
Kenaikan bantuan dilakukan untuk menyesuaikan harga material bangunan yang terus meningkat sehingga hasil rehabilitasi dapat memenuhi standar rumah layak huni.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, Murni Ediati mengatakan, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Wali Kota Semarang. Menurutnya, kenaikan nilai bantuan diperlukan agar kualitas hasil rehabilitasi tetap sesuai target meski biaya pembangunan meningkat.
“Tahun lalu awal mulanya satu unit untuk rehab rumah tidak layak huni Rp20 juta. Tahun ini instruksi dari Ibu Wali Kota naik menjadi Rp30 juta sampai Rp35 juta per unit karena harga material sudah cukup naik,” ungkapnya, Sabtu (1/8/2026).
Ia berharap tambahan anggaran tersebut mampu menghasilkan rumah yang lebih sehat dan layak ditempati masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Pemkot targetkan rehabilitasi 1.000 rumah pada 2026
Pada 2026, Pemkot Semarang menargetkan merehabilitasi 1.000 rumah tidak layak huni. Hingga semester pertama, sekitar 600 rumah telah masuk daftar usulan. Dari jumlah tersebut, 105 rumah sudah memasuki tahap pengerjaan, sedangkan sisanya masih menunggu distribusi material.
“Target tahun ini sesuai RPJMD ada 1.000 unit rumah. Semester pertama sekitar 600 titik sudah diusulkan, 105 sudah dieksekusi di lapangan, sisanya masih proses drop material,” terang Murni.
Disperkim menargetkan seluruh pekerjaan rehabilitasi rumah dapat diselesaikan paling lambat pada akhir September 2026.
3. Tidak semua rumah bisa menerima bantuan
Murni menjelaskan, penerima bantuan harus berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dengan kondisi rumah yang memenuhi kriteria RTLH.
Indikatornya antara lain lantai rumah masih berupa tanah atau belum memenuhi standar, dinding tidak permanen, serta atap mengalami kerusakan atau kebocoran. Selain kondisi fisik bangunan, rumah juga harus memenuhi aspek kesehatan seperti pencahayaan dan sirkulasi udara.
“Rumah sehat itu harus tercukupi cahaya dan sirkulasi udaranya,” katanya.
4. Rumah tanpa sertifikat tanah belum bisa dibantu
Pengajuan bantuan dilakukan secara berjenjang mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga diteruskan kepada Wali Kota Semarang. Setelah mendapat disposisi, Disperkim akan melakukan survei lapangan untuk memastikan rumah memenuhi seluruh persyaratan.
Namun, salah satu kendala yang masih sering ditemukan adalah status kepemilikan tanah. Menurut Murni, rumah yang akan direhabilitasi harus berdiri di atas lahan dengan kepemilikan yang jelas.
“Kalau lolos ya kita bangunkan. Yang belum bisa biasanya karena tidak punya sertifikat atau bukti kepemilikan tanah,” tandasnya.
Untuk menjalankan program tersebut, Pemkot Semarang mengalokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar pada 2026. Nilai tersebut masih berpotensi bertambah melalui perubahan APBD.
