- Kabupaten Magelang,
- Kabupaten Blora,
- Kabupaten Brebes,
- Kabupaten Cilacap,
- Kabupaten Grobogan,
- Kabupaten Jepara,
- Kabupaten Karanganyar,
- Kabupaten Kudus,
- Kabupaten Pati,
- Kabupaten Pemalang,
- Kabupaten Sukoharjo,
- Kabupaten Temanggung,
- Kabupaten Wonosobo,
- Kabupaten Wonogiri,
- Kabupaten Semarang,
- Kota Pekalongan,
- Kota Tegal,
- Kota Salatiga.
18 Wilayah Jateng yang Aktif Turunkan Kemiskinan, Digelontor Rp101,6 M

Semarang, IDN Times - Tak kurang 18 kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah mendapat kucuran alokasi anggaran mencapai 101,6 miliar lantaran berperan aktif menekan angka kemiskinan sampai pertengahan tahun ini.
1. Dianggap bisa turunkan angka kemiskinan jadi 0,89 persen

Sekda Jateng, Sumarno menyebutkan belasan kabupaten/kota tersebut mampu berperan menurunkan kemiskinan dari angka 1 persen, menjadi 0,89 persen.
"Angka kemiskinan ekstrem di Jateng alhamdulillah mengalami penurunan menjadi di bawah 1 persen, yakni 0,89 persen. Dan kita diapresiasi oleh pemerintah pusat mendapatkan dana insentif fiskal," tutur Sumarno, dalam keterangan yang diterima IDN Times, Selasa (1/10/2024).
2. Diminta maksimalkan penggunaan dana fiskal

Saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Senin (30/9/2024), Sumarno berharap, pemerintah kabupaten/kota tersebut dapat mengoptimalkan dana bantuan untuk program-program penanggulangan kemiskinan.
Lebih lanjut, ia pun mengutarakan bahwa adanya alokasi dana Rp101,6 miliar sebagai bentuk apresiasi pemerintah provinsi atas andil 18 pemkab dan pemkot dalam mengurangi dampak kemiskinan di tiap daerah.
"Ini bentuk apresiasi pemerintah pusat yang tujuannya untuk mengakselerasi penurunan angka kemiskinan di daerah-daerah yang mendapatkan insentif fiskal," ujar Sumarno.
3. Daftar 18 kabupaten/kota yang turunkan kemiskinan

Untuk 18 kabupaten/kota penerima dana insentif fiskal kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain:
4. Pemkab diminta libatkan Baznas

Sumarno juga mendorong seluruh pemangku kepentingan semakin meningkatkan penguatan strategi penanggulangan kemiskinan.
Cara yang bisa ditempuh, katanya mulai dari konvergensi program, perbaikan data pensasaran, kualitas implementasi program, dan mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat.
Lalu berkaitan dengan program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), tanggung jawab sosial perusahaan swasta maupun pemerintah, serta stakeholder terkait lain.
5. Penerima dana fiskal lebih banyak tahun ini

Terpisah, Kepala Bappeda Jateng, Harso Susilo mengkau ingin jumlah penerima dana insentif fiskal tahun 2024 lebih banyak ketimbang tahun kemarin yang cuma diperuntukkan 10 kabupaten/kota.
"Kondisi ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk menurunkan angka kemiskinan secara kolaboratif dan terpadu, termasuk kemiskinan ekstrem menuju 0 persen di sisa waktu 2024," kata Harso.



















