30 Koperasi Merah Putih di Semarang Belum Beroperasi, Ini Penyebabnya
- Sekitar 30 dari 177 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Semarang belum beroperasi karena minim anggota, keterbatasan modal, dan belum memiliki tempat penyimpanan barang.
- Dinas Koperasi dan UMKM menggandeng OPD lain untuk membuka akses usaha bagi koperasi tidak aktif melalui program Gerakan Pangan Murah agar bisa ikut menjual kebutuhan pokok tanpa stok besar.
- Beberapa KKMP yang sudah aktif mencatat omzet hingga Rp100 juta per bulan dengan jenis usaha beragam seperti toko sembako, gerai obat murah, simpan pinjam, hingga budidaya ikan.
Semarang, IDN Times – Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) belum berjalan optimal di Kota Semarang. Dari total 177 kelurahan, sekitar 30 koperasi hingga kini belum beroperasi.
1. Minimnya anggota hingga keterbatasan modal
Adapun, penyebab di antaranya akibat terbentur persoalan klasik, mulai dari minimnya anggota, keterbatasan modal, hingga belum memiliki tempat penyimpanan barang.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, Margarita Mita Dewi mengatakan, mayoritas KKMP telah menjalankan kegiatan usaha. Namun, sekitar 17 persen koperasi masih berada pada tahap penguatan kelembagaan sehingga belum mampu beroperasi secara optimal.
“Kurang lebih 30-an yang belum aktif. Lainnya sudah punya usaha semuanya,” ungkapnya, Jumat (3/7/2026).
Menurutnya, hambatan terbesar justru muncul pada kesiapan internal koperasi. Jumlah anggota yang masih sedikit membuat kemampuan menghimpun modal terbatas. Kondisi tersebut diperparah dengan belum tersedianya fasilitas penyimpanan bagi koperasi yang ingin membuka usaha sembako.
“Masih seputar anggotanya sedikit, modalnya sedikit, kemudian kalau mau menjalankan usaha sembako belum punya tempat untuk penyimpanan stok,” ujarnya.
2. Gandeng OPD untuk buka akses usaha bagi koperasi
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah dorongan pemerintah agar KKMP menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat kelurahan.
Sebagai solusi jangka pendek, Dinas Koperasi dan UMKM menggandeng organisasi perangkat daerah (OPD) lain untuk membuka akses usaha bagi koperasi yang belum berjalan. Salah satunya melalui program Gerakan Pangan Murah milik Dinas Ketahanan Pangan.
Melalui skema tersebut, koperasi dapat bergabung sebagai bagian dari kios pangan sehingga tidak perlu menyediakan stok barang dalam jumlah besar di tahap awal.
“Kita dorong teman-teman yang belum punya usaha ini bisa masuk menjadi anggota kios pangan. Jadi nanti ikut meramaikan kebutuhan Gerakan Pangan Murah,” jelas Mita.
3. Jenis usaha tidak sebatas toko sembako
Di sisi lain, perkembangan koperasi yang sudah aktif menunjukkan capaian yang cukup mencolok. Sejumlah KKMP bahkan mampu membukukan omzet puluhan hingga mendekati Rp100 juta per bulan.
“Omzetnya macam-macam. Ada yang Rp60 juta sebulan, ada yang hampir Rp100 juta,” ungkapnya.
Jenis usaha yang dijalankan pun tidak hanya sebatas toko sembako. Sesuai ketentuan, KKMP dapat mengelola gerai obat murah, layanan simpan pinjam, penyewaan gudang, hingga usaha berbasis potensi lokal seperti budidaya ikan.
“Kalau KKMP Candisari malah budidaya lele,” katanya.
4. Pembangunan koperasi tidak bisa di sembarang lokasi
Sementara itu, pemerintah juga mulai menyalurkan dukungan sarana dan prasarana kepada koperasi yang dinilai siap beroperasi. Hingga kini, baru KKMP Sampangan yang menerima kendaraan operasional karena pembangunan gerainya telah rampung.
Adapun pembangunan gerai berikutnya tengah berlangsung di KKMP Tugurejo, Lamper Tengah, dan Wonolopo. Setelah pembangunan selesai, pemerintah akan menyerahkan perlengkapan operasional seperti rak display, motor tosa, hingga truk.
Mita menambahkan, pembangunan gerai koperasi tidak bisa dilakukan di sembarang lokasi. Lahan harus memenuhi syarat teknis, mulai dari luas minimal 600 meter persegi, berada di lahan kosong, serta memiliki kondisi tanah yang layak untuk dibangun.
