Semarang, IDN Times - Tak kurang 32 kader senior PDIP mendesak pengurus DPD Jawa Tengah untuk mengembalikan hak politiknya.
32 Kader PDIP Desak DPD Jateng Kembalikan Hak Politik, Dampak Sistem Comandante!
Sebab, adanya sistem comandante pada kontestasi Pilkada Jateng 2024 silam terbukti telah merampas perolehan suara mereka sehingga menjadi gagal dilantik menjadi anggota DPRD tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Tim kuasa hukum 32 kader PDIP tersebut, Zainal Abidin Petir menyesalkan pemberlakuan sistem comandante karena mengacaukan tatanan berdemokrasi.
"Di mana dalam undang-undang pemilu maupun peraturan KPU (PKPU) bahwa calon anggota legislatif terpilih tentu mereka yang mendapatkan suara terbanyak. Dan Mereka yang bergabung sejumlah 32 orang ini orang yang mendapatkan suara terbanyak. Mustinya merekalah yang jadi anggota dewan. Cuman karena muncul comandante yang diberlakukan oleh internal PDIP, membuat mereka tidak bisa dilantik," kata Zainal kepada wartawan, Senin (20/7/2026).
Persoalan yang muncul dalam sistem comandante, katanya karena masing-masing caleg justru dapat tugas tambahan dengan diwajibkan memenangkan suara partai di wilayah kecamatan/kelurahan di luar basisnya.
"Jadi dengan sistem comandante ini, caleg caleg PDIP waktu Pilkada 2024 kemarin selain menang di dapilnya, juga wajib menang di wilayah luar dapil. Jelas sistem ini melanggar ketentuan undang-undang, apalagi hanya Jateng yang menerapkan sistem comandante," tegasnya.
Seorang caleg PDIP dari Salatiga, Bonar Novi Priatmoko menuturkan dalam kontestasi Pikiada Salatiga 2024 kemarin dirinya mendapat perolehan 1.989 suara.
Namun, dari sistem Comandante, Bonar gagal dilantik. Padahal, caleg yang menggantikan posisinya hanya memperoleh 1.313 suara. "Kalau dibilang rugi, saya tentu mengalami kerugian banyak. Dari biaya saksi, biaya atribut kampanye, kerugian dari segi moril. Ini sebuah kerugian besar karena suara saya malah diambil oleh caleg pengganti yang suaranya sedikit," ujarnya.
Ia menyebut DPD PDIP Jateng sempat menawarkan kompensasi kepada para caleg yang gagal dilantik. Namun, tawaran tersebut ditolak karena mereka meminta haknya dipulihkan melalui pelantikan sesuai ketentuan perundang-undangan
Vitriana, seorang caleg dari DPC Batang juga kecewa dengan sistem comandante yang diberlakukan oleh DPD PDIP Jateng. Ia sendiri memutuskan nyaleg untuk meneruskan jejak politik kedua orang tuanya yang lama bergelut di dunia politik.
"Saya Dapilnya Kecamatan Bawang. Tadinya itu dapilnya bapak saya, kemudian karena bapak sudah tiga periode, terus saya diminta meneruskannya supaya aspirasi masyarakat bisa terjaga dengan baik," ujarnya.
