Ahmad Ali Siap Mediasi Kasus Dugaan Penistaan Agama JK
- Ahmad Ali siap memediasi kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Jusuf Kalla, setelah menerima telepon langsung dari JK untuk membahas penyelesaian damai.
- Kedekatan Ahmad Ali dengan JK dan pelapor Sahat Martin Philip Sinurat dijadikan modal utama untuk menciptakan ruang dialog yang kondusif dan mengakhiri kesalahpahaman.
- PSI menegaskan tidak terlibat dalam laporan hukum Sahat, karena tindakan tersebut merupakan sikap pribadi sebagai Ketua Umum GAMKI, sementara partai memilih menjaga netralitas.
Surakarta, IDN Times - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menyatakan kesiapannya untuk menjadi penengah dalam polemik laporan dugaan penistaan agama yang menyeret Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK). Upaya mediasi itu diharapkan dapat meredam ketegangan yang muncul akibat laporan tersebut.
Ahmad Ali mengungkapkan bahwa JK telah menghubunginya secara langsung untuk membicarakan kemungkinan penyelesaian secara damai.
“Kemarin Pak Jusuf Kalla menelepon saya. Insyaallah dalam waktu dekat kami akan bertemu untuk mediasi,” ujar Ahmad Ali usai bertemu Presiden Joko Widodo di Sumber, Solo, Kamis (16/4/2026).
1. Kedekatan personal jadi modal mediasi
Ahmad Ali menilai dirinya berada pada posisi yang tepat untuk menjembatani kedua pihak. Ia memiliki hubungan baik dengan JK maupun pelapor, Sahat Martin Philip Sinurat.
Menurutnya, kedekatan tersebut menjadi modal penting untuk menciptakan ruang dialog yang kondusif. Ia juga menegaskan bahwa Sahat merupakan bagian dari PSI, sementara dirinya dan JK sama-sama aktif di Dewan Masjid Indonesia.
“Mas Sahat itu seperti adik saya, Pak JK seperti kakak saya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertemukan keduanya agar persoalan ini bisa diselesaikan,” katanya.
2. Harap polemik tidak berlarut
Ahmad Ali berharap proses mediasi nantinya dapat mengakhiri kesalahpahaman yang berkembang di tengah publik. Ia menilai persoalan seperti ini sebaiknya diselesaikan secara bijak tanpa memperpanjang konflik.
“Kalau memang ada kekeliruan, bisa diselesaikan dengan saling meminta maaf. Jangan sampai energi bangsa habis hanya untuk hal-hal seperti ini,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga suasana kondusif agar isu tersebut tidak terus menjadi polemik berkepanjangan.
3. PSI tegaskan tidak ikut campur
Lebih lanjut, Ahmad Ali menegaskan bahwa PSI tidak terlibat dalam pelaporan yang dilakukan Sahat. Ia menyebut langkah hukum tersebut merupakan sikap pribadi Sahat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum GAMKI.
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, bahkan telah mengingatkan kadernya untuk tidak merespons pernyataan JK yang menjadi awal polemik tersebut.
“Kami sudah diingatkan oleh Ketua Umum untuk tidak menanggapi pernyataan tersebut,” kata Ahmad Ali.
Meski begitu, ia tetap menghormati langkah GAMKI yang memilih jalur hukum. Menurutnya, setiap organisasi memiliki hak untuk menyikapi persoalan sesuai dengan mekanisme yang mereka anggap tepat.
“Organisasi-organisasi itu sudah ada sebelum PSI, jadi hak mereka harus tetap kita hormati,” pungkasnya.
