Aksi Jateng Darurat Ekonomi Rakyat, Soroti Perampasan Ruang Hidup

Mereka melakukan orasi hingga teatrikal dalam dua hari terakhir ini. Aksi tersebut berangkat dari masalah semakin tingginya harga kebutuhan pokok, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), politik upah murah, maraknya konflik agraria, hingga kerusakan lingkungan yang mengancam ruang hidup masyarakat.

Koordinator Aksi Jateng Guyub, Joko Priyanto mengatakan, berbagai persoalan yang terjadi saat ini tidak dapat dilihat sebagai kasus yang berdiri sendiri. Menurutnya, seluruh persoalan tersebut merupakan dampak dari arah kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada investasi dibanding perlindungan hak-hak masyarakat.

“Hari ini rakyat Jawa Tengah menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Harga kebutuhan pokok naik, buruh mengalami PHK dan menerima upah murah, petani kehilangan tanahnya, nelayan kehilangan ruang tangkap, sementara kerusakan lingkungan semakin meluas. Kami menyebut kondisi ini sebagai darurat ekonomi rakyat,” katanya di sela aksi.

Dalam kajiannya, Aliansi Jateng Guyub mencatat harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di Jateng mengalami kenaikan signifikan. Harga minyak goreng disebut sempat berada di kisaran Rp22 ribu hingga Rp26 ribu per liter, beras kualitas biasa mencapai Rp15 ribuan per kilogram, sedangkan harga daging ayam menyentuh Rp35 ribu hingga Rp38 ribu per kilogram di sejumlah daerah.

Dari sisi ketenagakerjaan, Jateng juga dinilai masih mempertahankan citra sebagai daerah dengan upah murah untuk menarik investasi. Data yang dihimpun dalam kajian tersebut menunjukkan sebanyak 18.101 pekerja di Jawa Tengah mengalami PHK sepanjang 2025 dan bertambah 6.131 pekerja pada periode Januari hingga Mei 2026. Sebagian besar korban PHK berasal dari sektor industri manufaktur.

“Narasi Jawa Tengah sebagai surga investasi dengan tenaga kerja murah tidak boleh dibayar dengan menurunnya kesejahteraan buruh. Investasi seharusnya menghadirkan keadilan sosial, bukan justru melanggengkan upah murah dan PHK massal,” ujar Joko.

Selain persoalan ekonomi, Jateng Guyub juga menyoroti maraknya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, pembangunan kawasan industri, proyek strategis nasional, hingga eksploitasi sumber daya alam di sejumlah wilayah Jawa Tengah.

Aliansi tersebut mencatat berbagai konflik lingkungan terjadi di Pegunungan Kendeng, Jepara, Grobogan, Wonogiri, Dieng, Lawu, pesisir Semarang dan Demak, hingga kawasan Tambakrejo yang terdampak proyek pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak. Kondisi tersebut dinilai telah mengancam sumber mata air, ruang tangkap nelayan, lahan pertanian, serta meningkatkan risiko bencana ekologis.

Tak hanya itu, praktik kriminalisasi terhadap petani dan pejuang lingkungan juga menjadi perhatian. Sedikitnya sejumlah warga yang memperjuangkan ruang hidupnya di Jepara, Batang, Blora, Kendal, dan Pati dilaporkan menghadapi proses hukum setelah menolak aktivitas pertambangan maupun mempertahankan lahan garapan mereka.

Joko menilai negara semestinya hadir memberikan perlindungan terhadap warga yang memperjuangkan lingkungan hidup dan hak atas tanahnya, bukan sebaliknya.

“Ketika masyarakat mempertahankan tanah, air, dan lingkungannya justru dikriminalisasi, ini menunjukkan ada persoalan serius dalam arah pembangunan yang sedang dijalankan,” tegasnya.

Melalui aksi dan kajian bertajuk “Jateng Darurat Ekonomi Rakyat”, Aliansi Jateng Guyub menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya menghentikan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang dan industri, menyelesaikan konflik agraria, melindungi buruh dari PHK massal dan politik upah murah, memperbaiki infrastruktur jalan, serta menjamin akses pendidikan yang merata dan bebas pungutan liar.

Menurut Joko, pembangunan ekonomi di Jawa Tengah harus diukur dari kesejahteraan masyarakat yang merasakannya secara langsung, bukan hanya dari tingginya angka investasi yang masuk ke daerah.

“Pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak dibangun di atas hilangnya ruang hidup rakyat. Jika masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan pokok, kehilangan pekerjaan, kehilangan tanah, dan lingkungan hidupnya rusak, maka sudah saatnya arah pembangunan di Jawa Tengah dievaluasi,” pungkasnya.