Banjir Bandang Pati Akibat Penebangan Liar dan Penyempitan Sungai
- Peruntukan tata kota yang lemah mempengaruhi fungsi drainase
- Sungai Silugonggo dan Juana mengalami pendangkalan, menyebabkan luapan air
- Penebangan liar di Pegunungan Kendeng berubah menjadi lahan pertanian, normalisasi Sungai Silugonggo butuh biaya Rp108 M
Semarang, IDN Times - Bencana banjir bandang yang melanda 14 kecamatan wilayah Kabupaten Pati dipengaruhi faktor ulah manusia yang bersamaan dengan munculnya siklus perubahan iklim.
Aksi pembalakan hutan yang masif di lereng Pegunungan Kendeng disinyalir menjadi penyebab utama banjir yang meluas di Bumi Mina Tani tersebut.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono mengatakan fungsi saluran drainase di sejumlah wilayah Pati perlu diaudit ulang termasuk peruntukan tata kota kewilayahan juga patut dievaluasi menyeluruh.
"Drainase yang ada saat ini harus diaudit semua, kemudian tata kota wilayah harus dievaluasi. Aliran anak sungai minimal harus dilakukan normalisasi," tegasnya kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).
Table of Content
1. Areal perkotaan yang kecil sulit mengontrol fungsi drainase
Ia berkata Bupati Pati Sudewo perlu meningkatkan perhatian terhadap fungsi peta tata kota karena saat ini daya serap tanah telah mengalami kejenuhan. Peruntukan tata kota yang lemah kemudian turut berkontribusi mempengaruhi faktor bencana banjir di Pati.
"Banyak wilayah yang berubah jadi permukiman dan daerah industri. Sementara di perkotaan kapasitasnya areanya terlalu kecil. Ini yang menjadi sulit mengontrol fungsi drainase," kata legislator dari F-PDIP Jawa Tengah ini.
2. Sungai Silugonggo dan Juana banyak sedimentasi
Selain itu, wilayah Kabupaten Pati semakin diperparah dengan kondisi Sungai Silugonggo dan Juwana yang mengalami pendangkalan.
Hal ini akhirnya membuat hujan lebat dari hulu Pegunungan Kendeng tidak dapat ditampung oleh badan sungai hingga membuat aliran air meluap di rumah-rumah warga dan pemukiman.
"Banjir bandang yang sekarang ini muncul di Pati memang sedikit banyak disebabkan tanah disana sudah jenuh. Lalu ini juga diperparah sama luapan air dari Sungai Silugonggo dan Juwana. Sebab sungai-sungai di sana mengalami penyempitan aliran sungai, sedimentasinya sudah menumpuk. Di pinggir sungainya juga banyak berdiri bangunan rumah," ungkapnya.
3. Banyak tanaman keras Pegunungan Kendeng berubah jadi lahan singkong dan kopi
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, banjir yang jadi bencana tahunan di Pati seringkali disebabkan kegiatan penebangan liar di lereng Pegunungan Kendeng yang dilakukan masyarakat untuk mengubah fungsi hutan menjadi perkebunan dan ladang pertanian.
Dari laporan warga, dirinya memperoleh fakta bahwa banyak tanaman keras di lereng Pegunungan Kendeng telah berubah menjadi ladang singkong, kebun-kebun kopi dan areal tanaman lunak lainnya.
"Dan kita sudah tahu semuanya kalau selama ini tidak ada konservasi terpadu baik di Pegunungan Kendeng maupun Gunung Muria. Sebab di sana sudah ada alih fungsi hutan menjadi laham pertanian perkebunan," urainya.
"Di Gunung Muria telah banyak kehilangan tanaman keras karena lahan hutannya banyak ditanami kopi. Di Kendeng juga banyak ditanami jagung, singkong yang daya serapnya terhadap air hujan sangat kecil," sambungnya.
4. Normalisasi Sungai Silugonggo butuh biaya Rp108 M
Lebih lanjut, pihaknya mendesak Pemkab Pati harus secepatnya mengeringkan genangan banjir sekaligus memperbaiki drainase di perkotaan. "Pintu air harus diaudit berfungai apa enggak. Pompa air supaya dioptimalkan. Selanjutnya jangka menengah bisa dikerjakan normalisasi Sungai Silugonggo. Tentunya kebutuhan dananya Rp180 miliar. Dan kami ada keterbatasan wewenang karena sungai ini dibawah BBWS," ujar Endro.
Oleh karena itulah, Dinas Lingkungan Hidup bersama Distanbun, BBWS dan Kementerian PUPR kini perlu meningkatkan kepedulian guna kolaborasi menangani banjir bandang Kabupaten Pati.
"Karena bencana ini multidimensi, jadinya harus dilakukan konservasi terpadu agar kerusakan Pegunungan Kendeng bisa teratasi. Apalagi ada dampak La Nina, rob juga ada kontribusi banjir terutama di Margoyoso dan Juwana," tuturnya.
5. Ahmad Luthfi belum tetapkan darurat bencana di Pati Kudus dan Jepara
Terpisah, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyatakan belum menetapkan status darurat bencana, meski hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir dan longsor di Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati.
Menurut Luthfi, hingga saat ini penanganan di lapangan masih dapat dilakukan secara cepat dan terkendali.
“Belum ada penetapan darurat bencana. Tetapi kita tetap harus siap apabila terjadi perkembangan yang lebih berat,” ujar Luthfi saat meninjau banjir di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati belum lama ini.
Dalam kunjungan tersebut, Luthfi didampingi Bupati Pati Sudewo dan Wakil Bupati Ardhi Chandra, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur TNI dan Polri.
Di Kabupaten Pati, data penanganan mencatat banjir melanda 59 desa di 15 kecamatan, hal itu berdampak pada 1 rumah rusak berat, dan 5 rumah rusak sedang. Selain itu, 15 titik talud dan akses jalan mengalami kerusakan, serta 1 fasilitas umum berupa musala terdampak. Sebanyak 15 kepala keluarga atau 46 jiwa sempat mengungsi di Balai Desa Doropayung.
Sementara itu, bencana longsor terjadi di 10 desa pada 3 kecamatan dengan total sekitar 121 titik longsor. Dampaknya, 20 rumah terdampak, sekitar 80 kepala keluarga atau 264 jiwa terdampak langsung, dan 1 orang meninggal dunia.
Dalam peninjauan tersebut, Luthfi memastikan distribusi bantuan dan penanganan di Pati berjalan tanpa hambatan.
“Kita memastikan masyarakat tetap tertangani dengan baik. Beberapa kebutuhan pokok kita salurkan. Jangan sampai masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas, terutama anak-anak sekolah, serta pemenuhan kebutuhan bahan pokok,” katanya.
Luthfi mengakui kondisi bencana di wilayah lain, khususnya Kabupaten Jepara, membutuhkan perhatian khusus. Longsor di Jepara terjadi di banyak titik, termasuk di Desa Tempur yang sempat terisolasi akibat akses jalan terputus. Selain itu, banjir juga terjadi di Kabupaten Kudus dengan dampak yang cukup luas.
“Seluruh kabupaten/kota sebenarnya sudah menyiapkan sarana dan prasarana, baik itu bupati, OPD, maupun bersama TNI dan Polri,” kata Luthfi.
