Bupati Kudus Ditangkap KPK, Wabup Akan Temui Ganjar

Petunjuk tersebut terkait langkah berikutnya dalam pemerintahan selanjutnya. Sebab apabila pembahasan APBD Perubahan 2019 menunggu anggota dewan yang baru (hasil Pileg 2019), menurutnya akan terlalu lama. Bahkan bisa sampai mendekati akhir tahun anggaran 2019.

"Mengingat pembangunan harus tetap dilanjutkan dengan penyusunan APBD Perubahan 2019 maupun APBD 2020," kata Hartopo di Kudus, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, Minggu (28/7).

Hartopo mengakui bahwa OTT KPK di Kudus cukup mengganggu jalannya pemerintahan. Terutama empat organisasi perangkat daerah (OPD) ikut diperiksa KPK.

"Memang sedikit terganggu," imbuh Hartopo.

Untuk saat ini, sebagai Wabup, ia belum mengambil langkah lantaran masih berpikiran bahwa Tamzil hanya menjadi saksi dalam OTT KPK, sehingga program-program berikutnya bisa dilanjutkan.

"Jika Bupati Kudus M Tamzil benar-benar tidak bisa dan saya mendapatkan amanah melanjutkan tentunya akan berupaya lebih tertib," terangnya.

Terkait bantuan hukum terhadap Tamzil, dirinya akan berkoordinasi terdahulu karena hingga sekarang belum berani mengambil langkah.

Hingga kini, empat lokasi masih disegel oleh KPK. Di antaranya rumah dinas Bupati Kudus, ruang kerja staf khusus bupati, ruang kerja Sekda Kudus dan kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP) Kudus.