Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IDN Ecosystem
IDN Signature Events
For
You

Dianggap Gak Becus Urus Negara, HMI Semarang Desak Turunkan Jokowi

Aksi demonstrasi HMI Semarang di depan kantor Gubernur Jateng. (IDN Times/bt)

Semarang, IDN Times - Himpunan Mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Semarang Menggugat menggelar demontrasi serentak di depan Gedung DPRD Jawa Tengah, yang masih satu kompleks dengan kantor Gubernur Jateng di Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (11/4/2022) Sore. 

Para aktivis HMI yang berasal dari BEM FE Unwahas, BEM Universitas Ivet dan kampus-kampus lainnya menuntut kepada pemerintah untuk segera menstabilkan situasi di wilayah Indonesia saat ini. 

1. HMI minta Kemendag usut mafia minyak goreng

Minyak goreng (ANTARA FOTO/Jojon)

Koordinator Aksi Aliansi Semarang Menggugat dari HMI Kota Semarang, Junaedi mengatakan, kenaikan harga minyak goreng justru dibarengi dengan pernyataan Kemendag yang menyebut kelangan terjadi karena distributor minyak goreng terhambat pandemik COVID-19. 

Baginya, alasan tersebut tidak rasional mengingat kenaikan harga minyak goreng terjadi selama lima bulan terakhir dan tidak ada hubungannya dengan pandemik dalam dua tahun terakhir.

"Maka dari itu, pemerintah harus secepatnya melakukan kebijakan konkrit agar harga minyak goreng bisa diturunkan. Kita juga mendesak kementerian terkait untuk usut tuntas mafia minyak goreng," tegasnya dalam rekaman suara yang diterima IDN Times.

2. Penundaan Pemilu 2024 melecehkan konstitusi

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Belum selesai urusan soal minyak goreng, katanya, pemerintah justru memperkeruh situasi dengan melemparkan wacana penundaan Pemilu 2024.

Menurutnya, usulan untuk menunda Pemilu 2024 telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pasalnya, penundaan Pemilu merupakan kebijakan yang melanggar konstitusi. 

"Gak boleh ada wacana wacana itu karena pernyataan pimpinan partai politik tidak menghasilkan solusi untuk memecahkan persoalan bangsa Indonesia saat ini. Malahan adanya penundaan Pemilu telah melecehkan konstitusi," ujar Junaedi. 

3. Negara gak boleh dikalahkan individu

Logo Himpunan Mahasiswa Islam (komsas-malang.hmi.or.id)

Tak cuma itu saja, ia berkata, situasi bertambah kacau karena harga Pertamax dinaikan secara tiba-tiba oleh pemerintah pusat. Mestinya, katanya pemerintah menggelontorkan BBM bersubsidi untuk meringankan beban masyarakat. 

"Kita mendesak pemerintah untuk hentikan penundaan Pemilu. Sebaiknya pemerintah menjamin BBM bersubsidi dan mendesak Jokowi mengeluarkan pernyataan resmi penundaan pemilu. Negara perlu secara tegas agar gak boleh dikalahkan oleh individu. Dan yang penting turunkan Jokowi karena bagaimana mungkin kita mempertahankan orang yang tidak bisa mengelola situasi yang terjadi di negara ini," terangnya. 

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Fariz Fardianto
Dhana Kencana
Fariz Fardianto
EditorFariz Fardianto
Follow Us