Sejumlah anggota DPRD Jawa Tengah menyarankan kepada pemerintah pusat untuk mengatur pola usaha koperasi desa/kelurahan merah putih (KDMP/KKMP).
Setiap operasional kopdes jangan sampai bersinggungan dengan aktivitas usaha yang dijalankan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan BUMDes.
"Untuk prinsipnya koperasi desa ini jangan sampai bergerak dengan menumbangkan para pelaku usaha mikro," tegas Imam Teguh Purnomo, Ketua Komisi A DPRD Jateng kepada IDN Times, Jumat (24/7/2026).
Pihaknya pun mengingatkan kepada PT Agrinas sebagai pemasok bahan pangan di kopdes untuk senantiasa menjalankan usaha yang beriringan dengan masing-masing BUMDes kabupaten/kota.
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pencatatan Sipil (Dispermadescapil) Jawa Tengah tercatat ada sebanyak 7.747 wilayah desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dari ribuan BUMDes, Dispermadescapil mencatat yang sudah berbadan hukum resmi sebanyak 6.646 BUMDes. Sedangkan masih ada 1.000 lebih yang punya badan hukum resmi.
Imam berkata dalam beroperasi di desa, tiap kopdes seharusnya tidak memiliki usaha yang tumpang tindih dengan BUMDes.
Apalagi, katanya BUMDes sudah terlebih dahulu beroperasi dengan proses pembinaan dari DPRD Jateng selama bertahun-tahun lamanya.
"Dengan adanya program kopdes maka jangan sampai menjadikan BUMDes ini bangkrut. Kopdes mustinya jangan merasa saingan dengan BUMDes. Salah satu caranya apabila di suatu desa sudah sudah dilakukan oleh BUMDes, maka kopdes harus cari usaha lain," tuturnya.
Lebih jauh lagi, pihaknya sejauh ini pihaknya belum melihat gejala potensi konflik yang terjadi antara pengelola BUMDes dan kopdes.
Pihaknya menyarankan masing-masing Kopdes dan BUMDes untuk berjalan bersama menyejahterakan masyarakat desa dengan keunggulan layanan masing-masing. Khusus kopdes, pihaknya meminta pemerintah memperjelas arah bisnisnya. Termasuk keuntungan yang didapat akan diarahkan ke sektor mana.
"Sebetulnya keduanya kan sama-sama ingin sejahterakan warga desa. Tapi untuk kopdes keuntungan diarahkan kemana. Maka ini perlu dikomunikasikan," akunya.
Senada, Nadi Santoso, Kepala Dispermadescapil Jateng mewanti-wanti dengan keberadaan Kopdes Merah Putih yang mulai dibangun, katanya diharapkan tidak tumpang tindih dengan sistem pengelolaan BUMDes.
Ia menyarankan kepada tiap pengelola BUMDes dan Kopdes untuk bersinergi agar dapat saling melengkapi unit usahanya.
"Baik BUMDes maupun Kopdes ini harapannya bisa bersinergi memperkuat perekonomian desa. Bisa kok BUMDes perkuat Kopdes dan Kopdes perkuat BUMDes," kata Nadi.