Gerindra Kritik Bupati Banyumas Soal MBG: Proaktif, Jangan Mengeluh
- Pemda sudah dilibatkan sejak awal
- Tegur bupati yang ‘Kena Getah’ Program MBG
- Bupati Sadewo: Pemda tak dilibatkan dari awal
Banyumas, IDN Times - Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Banyumas Adhi Wiharto menilai Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono seharusnya lebih proaktif dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan justru mengeluhkan kurangnya pelibatan pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sudah sejak awal membuka ruang koordinasi bagi pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam program strategis nasional tersebut.
"Peran serta Pemda yang proaktif sangat diperlukan agar program MBG dapat terlaksana dengan baik dan lancar,"ujarnya kepada IDN Times, Minggu (5/10/2025).
1. Pemda sudah dilibatkan sejak awal
Adhi menjelaskan bahwa saat retret kepala daerah gelombang I di Akmil Magelang dan gelombang II di Kampus IPDN Jatinangor, Kepala BGN telah menegaskan tiga peran strategis pemerintah daerah dalam mendukung MBG. "Tiga peran itu meliputi pembangunan infrastruktur, pembangunan rantai pasok, serta penyaluran bersama BGN," ujarnya.
Dalam forum tersebut, BGN juga menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi miskomunikasi. "Artinya, sejak awal BGN sudah mengajak Pemda untuk bersama-sama menjalankan program ini, jadi tidak ada alasan tidak tahu,"katanya.
Ia menyinggung pula keberadaan dapur MBG pertama di Brobahan, Banyumas, yang berdiri di lahan milik TNI. "Kalau Bupati tidak tahu, berarti memang ada komunikasi yang kurang baik di internal daerah, setahu saya, setiap kabupaten sudah memiliki koordinator BGN," tambahnya.
2. Tegur bupati yang ‘Kena Getah’ Program MBG
Gerindra juga menilai pernyataan Bupati Sadewo yang mengatakan "setiap ada permasalahan Pemkab kena getahnya padahal tidak tahu apa-apa" merupakan hal tak tidak bijak. "Seharusnya Bupati selaku kepala daerah menerima keluhan masyarakat dan mencarikan solusi. Kalau pemimpin saja bilang tidak tahu, bagaimana masyarakat?" tegasnya.
Meski begitu, ia mengapresiasi langkah Pemkab Banyumas yang akhirnya membentuk tim khusus melibatkan Forkopimda, dinas terkait, dan Forkopimcam untuk mengawasi pelaksanaan program.
"Itu langkah positif, kepala daerah memang wajib mendukung program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,"ujarnya.
Ia menambahkan, kepala daerah yang tidak mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) bahkan bisa dikenai sanksi administratif. "MBG adalah PSN unggulan Presiden, jadi dukungan Pemda itu bukan pilihan, tapi kewajiban,"tegasnya.
3. Bupati Sadewo: Pemda tak dilibatkan dari awal
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono sebelumnya menyampaikan keluhannya terkait pelaksanaan MBG yang dinilai berjalan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Dulu, saat datang pertama kali MBG, kita tahu bahwa Pemda gak ngerti apa-apa, dapur pertama di Brobahan, seolah olah kesalahan ditimpakan ke Pemda," ungkap Sadewo dalam rapat koordinasi evaluasi program MBG di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Senin (29/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Sadewo memutuskan bahwa Pemkab Banyumas kini akan ikut aktif dalam operasional program."Clear, Pemda Banyumas mau ikut membantu melaksanakan operasional individu," tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan Program Strategis Nasional yang digagas pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Selain memperkuat kualitas sumber daya manusia, program ini juga diharapkan menggerakkan perekonomian lokal melalui pemberdayaan petani dan pelaku UMKM.
Program ini penting untuk membangun fondasi ketangguhan nasional, meningkatkan produktivitas generasi mendatang, dan menjadi investasi jangka panjang bagi bangsa
