Gubernur Luthfi Relokasi 900 Korban Tanah Gerak di Tegal Hingga Purbalingga
- Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memindahkan 900 korban tanah gerak ke Huntara di wilayah Perhutani untuk memastikan keselamatan warga.
- Rincian relokasi: Kabupaten Tegal (800 rumah), Purbalingga (50 rumah), Pemalang (30 rumah), Batang (20 rumah). Proses relokasi melibatkan TNI, Polri, dan pendataan komprehensif.
- Ahmad Luthfi menjamin kebutuhan warga di pengungsian tercukupi dengan baik. Gubernur juga mengimbau masyarakat Jawa Tengah untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrem.
Semarang, IDN Times – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bergerak cepat melakukan langkah konkret untuk menangani korban bencana tanah gerak. Tercatat, sebanyak 900 unit rumah yang rusak dan terancam di beberapa wilayah Jawa Tengah kini resmi masuk dalam daftar prioritas relokasi.
Kabupaten Tegal menjadi wilayah terdampak paling parah, disusul oleh Purbalingga, Pemalang, dan Batang. Percepatan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan warga mengingat curah hujan yang masih tinggi dan risiko bencana susulan yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
1. Lahan Perhutani Dipastikan Aman
Target utama Gubernur saat ini adalah memindahkan warga dari titik pengungsian ke Hunian Sementara (Huntara) secepat mungkin.
"Kami sudah menginstruksikan para bupati terkait. Lahan relokasi sudah tersedia di wilayah milik Perhutani. Hasil pengecekan menunjukkan lokasi tersebut aman dari potensi gerakan tanah," tegas Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu (11/2/2026).
Lahan baru ini tidak hanya dipilih berdasarkan faktor keamanan fisik, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan hidup warga, termasuk akses terhadap fasilitas pendidikan anak serta kemudahan menjangkau mata pencaharian.
2. Rincian Wilayah Relokasi
Dari total 900 rumah yang akan direlokasi, berikut adalah rincian persebarannya:
Kabupaten Tegal (Desa Padasari): 800 rumah, Purbalingga: 50 rumah, Pemalang: 30 rumah, Batang: 20 rumah
Relokasi bukanlah perkara mudah. Sebagian warga kerap merasa berat meninggalkan tempat tinggal lama karena alasan pekerjaan atau harta benda. Menanggapi hal ini, Pemprov Jateng menggandeng unsur TNI dan Polri untuk memberikan edukasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
Selain itu, Gubernur meminta Dinas Sosial melakukan pendataan komprehensif. "Data harus lengkap, bukan hanya nama, tapi juga pekerjaan hingga aset yang dimiliki agar saat proses pindah, tidak ada harta benda warga yang tercecer atau hilang," tuturnya.
3. Prioritas Logistik dan Status Darurat
Selama menunggu proses relokasi, Ahmad Luthfi menjamin seluruh kebutuhan warga di pengungsian—khususnya di Tegal—tercukupi dengan baik. Fasilitas dapur umum, posko kesehatan, hingga akses pendidikan bagi anak-anak menjadi prioritas utama.
"Pangan dan kesehatan warga adalah harga mati. Jika ada kekurangan di lapangan, segera laporkan," tandasnya.
Sebagai langkah preventif ke depan, Gubernur menginstruksikan para Bupati dan Wali Kota untuk tidak ragu menetapkan status "Tanggap Bencana Lokal" jika terjadi ancaman bencana yang membahayakan jiwa. Dengan status tersebut, Pemerintah Provinsi dapat langsung turun tangan memberikan bantuan, baik berupa evakuasi maupun perbaikan infrastruktur.
Ahmad Luthfi juga mengimbau seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrem yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, hingga banjir rob.
