Indonesia Siapkan Target Ambisius 1,5 Derajat Celcius di SNDC Kedua

26 Jun 2024, 09:00 WIB

Dhana Kencana

ilustrasi hutan yang gundul karena penebangan liar (unsplash.com/Collab Media)

Intinya sih...

Pemerintah Indonesia akan ajukan SNDC lebih ambisius ke PBB pada Agustus 2024
Target SNDC akan selaras dengan skenario pembatasan kenaikan suhu bumi hingga 1,5 derajat Celcius
Perubahan utama dalam penyusunan target penurunan emisi di SNDC mencakup data emisi tahun 2019, transparansi data, dan penurunan emisi dari sektor energi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Semarang, IDN Times - Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memerangi perubahan iklim dengan menyiapkan dokumen kontribusi nasional penurunan emisi kedua (Second Nationally Determined Contribution/SNDC) yang lebih ambisius. SNDC itu akan diajukan ke PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada Agustus 2024.

Pemerintah mengisyaratkan target SNDC akan selaras dengan skenario pembatasan kenaikan suhu bumi hingga 1,5 derajat Celcius. Ini merupakan langkah maju dibandingkan SNDC pertama yang hanya menargetkan 2 derajat Celcius.

1. Ada 3 Perubahan Utama dalam SNDC

ilustrasi lingkungan rendah emisi karbon ( unsplash.com / lucajns )

Pemerintah mengumumkan setidaknya ada tiga perubahan utama dalam penyusunan target penurunan emisi di SNDC, sebagai berikut.

Penggunaan Data Emisi Tahun 2019 sebagai basis rujukan pengukuran pengurangan emisi
Pemutakhiran Transparansi dalam pengumpulan data, pelaporan, dan verifikasi
Penurunan Emisi dari Sektor Energi akan mengacu pada Rencana Pembangunan Panjang (RPP) Kebijakan Energi Nasional (KEN).

2. Perlu penguatan target ENDC

Ilustrasi perubahan iklim (unsplash.com/Matt Palmer)

Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama koalisi masyarakat sipil, memberikan masukan penting dalam penyusunan SNDC tersebut. IESR menilai perubahan tahun rujukan pengurangan emisi dan penguatan transparansi sebagai langkah maju.

Mereka menyarankan agar target penurunan emisi dibuat spesifik per tahun dan mencakup semua sektor serta jenis gas rumah kaca.

Analis Agrikultur, Kehutanan, Penggunaan Lahan, dan Perubahan Iklim dari IESR, Anindita Hapsari menyatakan bahwa SNDC harus ambisius, kredibel, transparan, serta didukung pendanaan dan kesetaraan.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi dan penguatan target Enhanced NDC (ENDC) untuk periode 2025--2030.

“Pemerintah perlu menyesuaikan strategi untuk menutup kesenjangan antara emisi saat ini dengan target yang sesuai dengan skenario 1,5 derajat Celcius,” ujar Anindita dalam Media Briefing “Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk SNDC Indonesia” yang diadakan IESR (25/6/2024).

3. Penyelarasan RUU EBET dan SNDC

ilustrasi PLTU (pexels.com/Kelly)

Analis Sistem Ketenagalistrikan IESR, Akbar Bagaskara menyoroti sektor energi dalam forum tersebut. Ia menyarankan penggunaan target bauran energi terbarukan daripada kapasitas terpasang.

Akbar mengkritisi strategi penurunan emisi seperti teknologi penangkapan karbon di PLTU batubara dan cofiring biomassa yang dinilai kurang efektif dan efisien.

Selain itu, Akbar menekankan pentingnya penyelarasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) dengan tujuan SNDC. Menurutnya, teknologi berbasis batubara dalam RUU tersebut kontraproduktif dengan transisi energi dan aksi iklim.

4. Emisi dari FOLU sampai 50 persen

ilustrasi hutan (unsplash.com/Donald Giannatti)

Lalu, Yosi Amelia dari Yayasan Madani Berkelanjutan menjelaskan, sektor hutan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU) menyumbang emisi terbesar, sekitar 50,1 persen. Ia berharap sektor FOLU mampu menyerap lebih banyak emisi dibandingkan melepaskannya pada 2030.

Yosi mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk mencapai target tersebut.

Untuk diketahui, IESR bersama beberapa organisasi masyarakat sipil, termasuk ICCAS, Yayasan Rumah Energi, CIPS, Koaksi Indonesia, Yayasan Madani Berkelanjutan, Yayasan Humanis, Yayasan Indonesia CERAH, Nexus3, dan YPBB, telah menyusun rekomendasi sektoral untuk pemerintah. Rekomendasi itu disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga terkait pada November 2023.