Mahasiswa Ancam Turun ke Jalan Tuntut Reshuffle Menteri Kinerja Buruk
- Aliansi Mahasiswa Indonesia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi dan merombak kabinet, menyoroti Menteri Lingkungan Hidup, ESDM, Kehutanan, Pertanian, dan PUPR yang dinilai berkinerja buruk.
- AMI memberi tenggat 7 x 24 jam untuk respons pemerintah; jika tidak dipenuhi, mahasiswa dari berbagai kampus mengancam turun ke jalan hingga tuntutan terpenuhi.
- Desakan AMI merujuk survei IPO, CELIOS, dan SMRC, serta menuntut evaluasi terbuka, penggantian menteri tak memenuhi target, transparansi kinerja, dan kebijakan berpihak pada rakyat.
Banyumas, IDN Times - Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi dan merombak jajaran kabinet. Organisasi lintas kampus ini menilai sejumlah menteri memiliki kinerja buruk dan tidak mampu memenuhi mandat rakyat.
Dalam keterangannya pada IDN Times, Kamis (20/8/2026), kordinator AMI, Wawan menyoroti Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Menteri PUPR. Mereka disebut masuk deretan pejabat dengan rekam jejak kinerja terburuk berdasarkan temuan beberapa lembaga survei.
"Reshuffle bukan hanya pergantian jabatan atau bagi-bagi kursi politik. Reshuffle harus menjadi momentum menghadirkan menteri yang kompeten, berintegritas, berani, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,"katanya.
Wawan yang juga mahasiswa Universitas Bung Karno menegaskan tuntutan itu. "90 persen menteri gagal, Buktikan dengan evaluasi terbuka! Reshuffle atau tumbang,"ujarnya.
1. AMI deadline respon tujuh hari
Kordinator AMI, Wawan menegaskan bilan dalam waktu 7 hari tidak direspon pemerintahan Prabowo Subianto, pihaknya akan mengerahkan massa lebih besar, Sabtu (22/8/2026).(IDN Times/Foto : Wawan) Wawan menambahkan, jika tuntutan AMI tidak direspons Presiden Prabowo dalam 7 x 24 jam, mahasiswa akan turun ke jalan hingga tuntutan terpenuhi.
Perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus hadir dalam konsolidasi AMI yang digelar di Jakarta, di antaranya Wawan dan Kahzim (UBK), Noval (Univ Kosgoro), Okta dan Jojo (Univ Jayabaya), Alwi (UNJ), Iqbal dan Bojes (UNSIA), Wahyu (UNAS), Hadeq dan Aulia (Unindra), Samil (Univ Satiagama), serta Lutfi (UIN).
Desakan AMI sejalan dengan sejumlah temuan lembaga survei terbaru. Survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang digelar 27 Juli–3 Agustus 2026 menempatkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di jajaran kinerja terburuk (45 persen) dan paling layak di-reshuffle (46,9 persen). Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga masuk daftar kinerja jelek (48,5 persen) dan layak diganti (51 persen).
2. Data celios mencatat menteri buruk kinerja
Presiden Prabowo Subianto membahas perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta pemulihan wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) (Instagram/@sekretariat.kabinet) Sebelumnya, survei CELIOS pada Oktober 2025 bahkan menempatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di puncak daftar pejabat dengan kinerja terburuk, diikuti Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Di level yang lebih luas, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo turun tajam menjadi 51,1 persen pada Juli 2026, dari 81,2 persen pada November 2025. Penurunan itu berbarengan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
AMI menekankan bahwa jabatan menteri adalah amanah, bukan hadiah politik. Mereka menuntut transparansi penuh agar publik bisa menilai sendiri kinerja kabinet.
3. Lima tuntutan utama AMI
Inilah lima poin penting desakan AMI kepada pemerintah presiden Prabowo Subianto, Sabtu (22/8/2026).(IDN Times/Foto : Ilustrasi) AMI merinci lima poin desakan kepada pemerintah:
1. Evaluasi menyeluruh dan terbuka terhadap kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan seluruh menteri.
2. Menteri yang tidak mampu memenuhi target dan menjalankan mandat harus dievaluasi serta diganti.
3. Setiap kementerian wajib membuka capaian dan target kinerja secara transparan kepada publik.
4. Kebijakan pemerintah harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan elite.
5. Jabatan menteri bukan hadiah politik, melainkan amanah rakyat. Jika tidak mampu bekerja, evaluasi dan diganti.
