Izin Tambang Pasir di Jateng Dikhawatirkan Diobral untuk Kepentingan Pemilu 2024

Penambahan izin pertambangan juga sejalan dengan keberadaan tambang ilegal di Jawa Tengah.

Melansir Dinas ESDM Jateng, Fahmi menyebut sudah ada 80 tambang ilegal yang bercokol sejak 2020 silam. 

Fahmi mendorong Pemprov Jateng supaya menerbitkan moratorium pertambangan untuk memperketat perizinan sekaligus membenahi sistem pertambangan di seluruh kabupaten/kota.

"Untuk perbaiki pertambangan dan galian C ada baiknya Pemprov melakukan moratorium dulu, dicek ulang situasi setiap daerahnya, proses perizinan bagaimana yang terkait konteks pertambangan dan kajiannya," jelasnya. 

Lebih lanjut, ia mengkhawatirkan jika Pemprov Jateng tidak bergerak cepat maka lokasi pertambangan pasir terutama wilayah lereng Merapi dan Pemalang akan menjadi alat pertukaran politik atau ijon saat kontestasi Pemilu 2024 mendatang. Padahal di sisi lain, Fahmi mencermati bahwa lokasi pertambangan lereng Gunung Merapi dan Pemalang telah merusak kawasam daerah aliran sungai (DAS). 

Ironisnya lagi, para penambang ilegal mendapatkan izin secara perorangan untuk kemudian areal pertambangan dikelola oleh pihak konsorsium industri. 

"Seperti di Merapi dan Pemalang itu mereka (penambang liar) di bantaran DAS dan merusak bantaran sungai. Di Merapi dia pakai bahasa keterbutuhan aliran lahar dingin tapi nyatanya yang berjalan untuk melakukan pertambangan dengan mengeruk aliran lahar dingin. Izin yang didapat perorangan tapi implementasinya dipakai industri," ungkapnya. 

Untuk saat ini, katanya Walhi akan meningkatkan pemantauan kegiatan pertambangan pasir di dua wilayah tersebut guna mengetahui apakah memang digunakan menjadi ijon politik atau tidak.

Dari pengalaman pertambangan pasir di Pegunungan Kendeng dan Kabupaten Pati, selama ini kerap merugikan masyarakat setempat terutama kerawanan terhadap bahaya bencana longsor dan banjir saat musim penghujan. 

"Ada ketakutan kita di tahun politik 2024 muncul ijon-ijon tambang, ijon politik yang mana izinnya diobral untuk kandidat supaya bisa menang. Maka kita lihat bagaimana nantinya apakah ada penambahan signifikan di konteks tambang ini. Apalagi di Kendeng dan Pati publik juga tahun masalahnya juga tambang. Maka setiap kabupaten kota kita minta susun kajian strategis lingkungan hidupnya," tegasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, Sudjarwanto Dwiatmoko mengungkapkan Balai TNGM yang menaungi kawasan lereng Gunung Merapi memiliki kewenangan untuk bertindak dalam menyikapi maraknya aktivitas penambangan galian C ilegal di lokasi tersebut. 

"Pak Gubernur kan selalu menyampaikan bahwa ada keinginan untuk selalu memberi kesempatan agar rakyat bisa berusaha dengan baik. Dan saya tekankan supaya semua pihak hentikan nafsu-nafsu yang sifatnya kekinian, nafsu sesaat yang merusak ataupun nafsu memperkaya diri sendiri. Untuk (menangani) kasus di Magelang, yang punya kawasan adalah Balai TNGM. Jadi mereka yang mustinya bicara secara tegas," ujar Sudjarwanto. 

Selain Magelang, ia menyoroti aktivitas penambangan ilegal yang telah merusak banyak tempat di sejumlah kabupaten/kota. Sudjarwanto mengaku, kerusakan terparah berada di sebagian wilayah Kabupaten Batang, sebagian wilayah Kabupaten Wonosobo, sebagian Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas. 

Ia berkata tingkat kerusakan lokasi yang dijadikan areal pertambangan sangat bervariasi. Rata-rata kerusakan muncul karena aktivitas penambangan dikerjakan diluar rencana awal. Karena itulah, dirinya mengaku kerap inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi-lokasi penambangan yang dikhawatirkan merusak daerah yang masuk ruang terbuka hijau.