- Penerbitan Perpres/Inpres untuk pembentukan tim pelaksana, standar model mini-PPA, serta penyediaan pendanaan APBN dan internasional.
- Kapitalisasi Fasilitas Energi Desa (VEF) di PT SMI dan penandatanganan Perjanjian Kerangka Kerja Nasional guna mengunci harga retail modul Photovoltaic (PV) dan BESS.
- Pengumuman bundling proyek untuk tiga paket regional (minimal 150 MW total) di NTT, Maluku, dan Papua dengan standar Operasi dan Pemeliharaan (O&M) 10 tahun.
- Peluncuran Green Skills Compact untuk sertifikasi minimal 5.000 teknisi baru.
- Pendirian Dana O&M dan penyusunan buku pedoman Indikator Kinerja Utama (KPI) untuk instalasi panel surya dan BESS.
Kajian PLTS 100 GW Terbaru: Targetkan Investasi USD 70 M, Revisi RUPTL
Intinya Sih
- IESR dan Kemenko Perekonomian merilis kajian “The Solar Archipelago” yang menargetkan pembangunan PLTS 100 GW senilai USD 70 miliar untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
- Program ini mencakup integrasi dengan RUPTL PLN, penggantian PLTD di wilayah 3T, serta percepatan pensiun dini PLTU tua demi efisiensi dan pengurangan emisi karbon.
- Kajian menetapkan lima rencana aksi dalam 180 hari pertama, termasuk penerbitan regulasi, bundling proyek regional, pelatihan teknisi hijau, dan pembentukan dana operasional berkelanjutan.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Semarang, IDN Times - Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia merilis kajian The Solar Archipelago: Indonesia's 100 GW Leap to Energy Sovereignty, Senin (23/2/2026). Kajian tersebut merumuskan rancangan strategis pelaksanaan instruksi Presiden Prabowo terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW) yang dicanangkan pada pertengahan 2025 lalu.
Dokumen tersebut menawarkan analisis komprehensif terkait pembangunan PLTS 100 GW yang diintegrasikan dengan Sistem Penyimpanan Energi Baterai (BESS). Fokus utama implementasi mencakup dua strategi dasar: percepatan penghentian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbiaya tinggi yang diselaraskan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, serta pengembangan energi surya skala desa untuk mendukung sektor ekonomi produktif, termasuk Koperasi Desa Merah Putih dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
1. Potensi ekonomi dan efisiensi anggaran
Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kemenko Perekonomian, Sunandar, menyatakan bahwa inisiatif PLTS 100 GW memberikan kepastian pasar bagi industri manufaktur panel surya dan rantai pasok domestik.
“Inisiatif PLTS 100 GW membuka peluang besar bagi industri dalam negeri karena menciptakan kepastian pasar untuk menarik investasi manufaktur panel surya dan pengembangan rantai pasok domestik, sehingga dapat memperkuat industri nasional dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.
Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa menambahkan, Indonesia memiliki potensi teknis energi surya hingga 7,7 Terawatt (TW). Melalui implementasi yang tepat, program tersebut, diproyeksikan mampu menghemat subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga Rp21 triliun dan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 24 juta tCO2eq.
"Program PLTS 100 GW dapat menyediakan listrik yang handal dan terjangkau bagi puluhan juta masyarakat, mendorong investasi USD 50-70 miliar dari energi surya, dan menciptakan 118 ribu lapangan kerja hijau," jelas Fabby dilansir keterangan resminya, Selasa (24/2/2026).
Kajian tersebut juga memperkirakan kebutuhan pembiayaan proyek yang mencapai sekitar USD 70 miliar dalam lima tahun ke depan.
2. Integrasi RUPTL dan pensiun dini PLTU
Pada tahap awal, IESR mengidentifikasi 26 GW PLTS terdesentralisasi yang dipadukan dengan BESS. Kapasitas itu dialokasikan untuk mengganti pembangkit diesel di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta elektrifikasi perdesaan.
Kepala Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha menyatakan, sisa target kapasitas menuju 100 GW wajib diintegrasikan ke dalam RUPTL PLN. Tanpa kebijakan tersebut, pengembangan energi surya berisiko menciptakan kelebihan kapasitas kelistrikan berbasis fosil dan aset telantar (stranded assets).
“Hal ini mensyaratkan perlu adanya trade off kebijakan yaitu percepatan pengakhiran operasi PLTU yang sudah tua dan tidak efisien sebelum tahun 2030, serta pengurangan atau pembatalan pembangunan PLTU baru,” papar Alvin.
3. Rencana aksi 180 hari pertama
Untuk mengakselerasi inisiatif ini, kajian IESR dan Kemenko Perekonomian mengusulkan lima rencana aksi terstruktur dalam 180 hari pertama. Yakni:
