Kantin Sekolah di Jateng Tidak Dilibatkan MBG Gara-gara Masalah Ini
Semarang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyarankan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebaiknya mulai melibatkan kantin kantin sekolah sebagai mitra bisnis mereka.
Dengan pelibatan kantin sekolah nantinya dapat menciptakan pola pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Kami usul sih tidak ada salahnya kalau menggandeng kantin sekolah. Karena itu bisa untuk menguatkan ekonomi yang basisnya UMKM. Tapi kan ternyata pemerintah pusat memilihnya tetap dengan mekanisme SPPG," kata Sekda Jawa Tengah, Sumarno, Rabu (28/5/2025).
Pihaknya selama ini telah menjalankan program kantin sehat di sejumlah SMA/SMK. Namun pada kenyataannya saat kantin sehat akan diintegrasikan ke dalam skema MBG, muncul keterbatasan kapasitas. Sehingga membuat usulan Pemprov Jateng belum dapat direalisasikan sepenuhnya.
Kendala yang dihadapi kantin sekolah ialah syarat pembuatan porsi MBG minimal sebanyak 3.000-3.500 buah. "Dan untuk sekolah kami mengusulkan agar bisa melibatkan kantin, tapi pusat mensyaratkan satu dapur harus bisa layani 3.000-3.500 paket. Itu tidak bisa dipenuhi basis sekolah,” akunya.
Lebih jauh, pihaknya pun tetap mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Di 35 kabupaten/kota, katanya proses pinjam pakai lahan untuk SPPG sedang dalam proses. Pemprov juga membentuk satgas percepatan pelaksanaan MBG. Yang mana saat ini mengerjakan tugas-tugas penambahan jumlah SPPG.
Di sisi lain, pihaknya turut mendukung pelaksanaan MBG di pondok pesantren (ponpes). Sebelumnya Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah mencanangkan 1.000 ponpes sebagai lokasi MBG.
"Kalau untuk pesantren sudah dilaunching tentu kita support. Wilayah Jawa Tengah tetap menyiapkan sarana dan prasarana pendukung di lingkungan pesantren," paparnya.
