Surakarta, IDN Times - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo menyebutkan hingga Senin kemarin Gibran Rakabuming Raka belum mengembalikan KTA sebagai kader PDIP.
Meski Gibran yang telah dicalonkan sebagai Cawapres oleh Koalisi Indonesia Maju tak juga mengembalikan KTA, Rudy mengatakan sudah tutup buku persoalan tersebut.
Sebelumnya DPC PDIP Kota Solo telah melayangkan surat kepada Gibran Rakabuming Raka meminta untuk mengembalikan KTA, surat tersebut langsung diserahkan oleh Sekretaris PDIP Kota Solo Teguh Prakoso yang juga Wakil Wali Kota Surakarta.
Gibran pada Jumat 3 November 2023 juga mengaku telah menerima surat tersebut dan bakal menindaklanjutinya dengan mengagendakan bertemu langsung dengan Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Rudy.
"Sudah tutup buku. Persoalan tersebut sudah tutup buku," kata F.X. Rudy usai mengikuti acara Kirab Budaya Memetri Bumi Aji di Solo, Senin (6/11/2023).
Pengembalian KTA, kata Rudy, merupakan kesadaran pribadi. Meski kini Gibran berseberangan dengan kebijakan partai namun pihaknya enggan memaksa agar yang bersangkutan mengembalikan KTA.
"Hingga saat ini KTA belum dikembalikan. Akan tetapi, dikembalikan atau tidak silakan. Pokoknya sudah tidak jadi masalah. Mas Gibran sudah sah tidak menjadi bagian dari PDI Perjuangan lagi sejak menjadi bacawapres untuk koalisi partai lain," katanya.
Disinggung soal surat permohonan darinya agar dilakukan pengembalian KTA yang diberikan kepada Gibran, Rudy mengaku tidak lagi berharap balasan.
Dalam surat tersebut, dia hanya menyarankan Gibran untuk mengembalikan KTA agar tidak muncul anggapan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berdiri di dua kaki.
"Suratnya jelas, untuk menghilangkan isu supaya Bu Mega tidak dianggap bermain di dua kaki, Pak Jokowi tidak dianggap bermain di dua kaki. Maka, saya hanya menyarankan untuk dikembalikan KTA. Yang namanya menyarankan 'kan tidak ada batas waktu," katanya.
Meski demikian, lanjut Rudy, jika Gibran tidak mengembalikan KTA, tidak menjadi masalah. Menurut dia, persoalan keluar masuk sebagai kader partai politik merupakan hal biasa dalam politik.