Alasan GKR Timoer Menyela Fadli Zon saat Penyerahan SK Keraton Surakarta
- GKR Panembahan Timoer merasa tidak dianggap sebagai tuan rumah
- Protes dengan mengirim surat keberatan ke Kementerian Kebudayaan dan Presiden Prabowo
- Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut pihak PB XIV Purboyo sering diundang tapi tidak pernah hadir
Surakarta, IDN Times – Pangageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta, GKR Panembahan Timoer, mengungkapkan alasan dirinya menyela prosesi penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan terkait penunjukan Panembahan Agung Tedjowulan dalam pengembangan Keraton Surakarta. Ia mengaku tindakan itu dilakukan karena pihaknya merasa tidak dihargai sebagai tuan rumah.
Menurut GKR Panembahan Timoer, keluarga besar Pakubuwono (PB) XIII sama sekali tidak dilibatkan dalam agenda penting tersebut, meski acara digelar di lingkungan keraton.
1. GKR Panembahan Timoer mengaku tak dianggap sebagai tuan rumah
GKR Panembahan Timoer menyebutkan, keluarga besar PB XIII merasa diperlakukan tidak adil dalam prosesi penyerahan SK Menteri Kebudayaan,. Fadli Zon. Ia menyebut pihak keluarga tidak menerima undangan maupun pemberitahuan resmi terkait acara tersebut.
“Sejujurnya kami keluarga besar PB XIII, dan ini juga ada putra-putri PB XII, sebetulnya kami ini seperti tidak diorangkan. Tidak diundang dan tidak diberi tahu,” kata GKR Panembahan Timoer.
Ia menekankan, Keraton Surakarta memiliki tuan rumah yang seharusnya dilibatkan dalam setiap kegiatan resmi yang berlangsung di dalam keraton.
“Karena keraton ini ada tuan rumahnya. Kami sebagai tuan rumah tidak diberikan atau tidak diberitahu untuk acara tersebut,” ujarnya.
2. Kirim surat keberatan ke Presiden Prabowo
Sebagai bentuk protes, GKR Panembahan Timoer mengaku sudah melayangkan surat keberatan kepada Kementerian Kebudayaan terkait SK tersebut. Surat itu juga ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sudah melayangkan surat keberatan kami kepada Kementerian Kebudayaan, dan beberapa tembusannya pun ke Presiden RI,” katanya.
Ia menilai keputusan Menteri Kebudayaan dalam penunjukan pelaksana pengembangan Keraton Surakarta sarat ketidakadilan proses dan berpotensi memperkeruh situasi internal keraton.
“Kami melihat ada ketidakadilan dalam proses yang diputuskan oleh Menteri Kebudayaan ini,” pungkas GKR Panembahan Timoer.
3. Fadli Zon: Kubu PB XIV Purboyo selalu diundang tapi tidak hadir
Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut pemerintah sudah berulang kali mengundang pihak PB XIV Purboyo dalam berbagai pertemuan terkait pengembangan Keraton Surakarta. Namun, undangan tersebut tidak pernah direspons dengan kehadiran.
“Selalu kita undang. Tapi waktu diundang tidak datang. Padahal sebenarnya kita ingin kooperatif, itu yang kita harapkan,” ujar Fadli Zon di Keraton Surakarta, Minggu (18/1/2026).
Ia juga menegaskan, undangan tersebut dilakukan secara resmi oleh Kementerian Kebudayaan, sesuai prosedur administrasi negara.
“Kalau pemerintah itu sesuai KTP. Kita ini Negara Republik Indonesia, jadi ya sesuai data kependudukan,” katanya.
