Mahasiswa Ancam Turun ke Jalan Tuntut Reshuffle Menteri Kinerja Buruk

24 Agu 2026, 11:30 WIBKab. Banyumas

Cokie Sutrisno

News

Channel

Add Us on Google

Mahasiswa Ancam Turun ke Jalan Tuntut Reshuffle Menteri Kinerja Buruk

Kordinator AMI, Wawan menegaskan bilan dalam waktu 7 hari tidak direspon pemerintahan Prabowo Subianto, pihaknya akan mengerahkan massa lebih besar, Sabtu (22/8/2026).(IDN Times/Foto : Wawan)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Aliansi Mahasiswa Indonesia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi dan merombak kabinet, menyoroti Menteri Lingkungan Hidup, ESDM, Kehutanan, Pertanian, dan PUPR yang dinilai berkinerja buruk.
AMI memberi tenggat 7 x 24 jam untuk respons pemerintah; jika tidak dipenuhi, mahasiswa dari berbagai kampus mengancam turun ke jalan hingga tuntutan terpenuhi.
Desakan AMI merujuk survei IPO, CELIOS, dan SMRC, serta menuntut evaluasi terbuka, penggantian menteri tak memenuhi target, transparansi kinerja, dan kebijakan berpihak pada rakyat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Oktober 2025

Survei CELIOS menempatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai pejabat dengan kinerja terburuk, diikuti Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

November 2025

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo tercatat 81,2 persen menurut SMRC.

Juli 2026

SMRC mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo turun menjadi 51,1 persen.

27 Juli–3 Agustus 2026

Survei IPO memasukkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ke jajaran menteri berkinerja buruk dan layak di-reshuffle.

Kamis (20/8/2026)

AMI mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi dan merombak kabinet, dengan menyoroti sejumlah menteri yang dinilai berkinerja buruk.

7 x 24 jam

AMI mengancam mahasiswa akan turun ke jalan hingga tuntutan reshuffle dipenuhi jika Presiden tidak merespons dalam tenggat tersebut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Aliansi Mahasiswa Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi dan merombak kabinet, terutama menteri yang dinilai berkinerja buruk, serta mengancam menggelar aksi jalanan jika tuntutan tidak dipenuhi.
Who?
Aliansi Mahasiswa Indonesia, dipimpin koordinator Wawan dari Universitas Bung Karno, mendesak Presiden Prabowo Subianto. Mahasiswa dari sejumlah kampus turut mengikuti konsolidasi di Jakarta.
Where?
Konsolidasi AMI dihadiri perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus dan digelar di Jakarta. Keterangan tuntutan disampaikan Wawan di Banyumas.
When?
Wawan menyampaikan tuntutan pada Kamis, 20 Agustus 2026. AMI memberi batas waktu 7 x 24 jam bagi Presiden untuk merespons.
Why?
AMI menilai sejumlah menteri tidak memenuhi mandat rakyat dan memiliki kinerja buruk. Mereka menuntut evaluasi terbuka, transparansi capaian kementerian, serta penggantian menteri yang tidak mampu menjalankan tugas.
How?
AMI menyampaikan lima tuntutan, termasuk evaluasi menyeluruh dan terbuka serta penggantian menteri yang gagal. Jika tidak ada respons dalam 7 x 24 jam, mahasiswa menyatakan akan turun ke jalan hingga tuntutan terpenuhi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mahasiswa dari banyak kampus meminta Presiden Prabowo mengganti menteri yang mereka anggap kerjanya buruk. Wawan dari AMI bilang beberapa menteri harus diperiksa dan diganti. Mereka memberi waktu tujuh hari. Kalau tidak ada jawaban, mahasiswa bilang akan turun ke jalan. Mereka juga ingin kerja para menteri dibuka untuk semua orang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Banyumas, IDN Times - Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi dan merombak jajaran kabinet. Organisasi lintas kampus ini menilai sejumlah menteri memiliki kinerja buruk dan tidak mampu memenuhi mandat rakyat.

Dalam keterangannya pada IDN Times, Kamis (20/8/2026), kordinator AMI, Wawan menyoroti Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Menteri PUPR. Mereka disebut masuk deretan pejabat dengan rekam jejak kinerja terburuk berdasarkan temuan beberapa lembaga survei.

"Reshuffle bukan hanya pergantian jabatan atau bagi-bagi kursi politik. Reshuffle harus menjadi momentum menghadirkan menteri yang kompeten, berintegritas, berani, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,"katanya.

Wawan yang juga mahasiswa Universitas Bung Karno menegaskan tuntutan itu. "90 persen menteri gagal, Buktikan dengan evaluasi terbuka! Reshuffle atau tumbang,"ujarnya.

1. AMI deadline respon tujuh hari

Kordinator AMI, Wawan menegaskan bilan dalam waktu 7 hari tidak direspon pemerintahan Prabowo Subianto, pihaknya akan mengerahkan massa lebih besar, Sabtu (22/8/2026).(IDN Times/Foto : Wawan)

Wawan menambahkan, jika tuntutan AMI tidak direspons Presiden Prabowo dalam 7 x 24 jam, mahasiswa akan turun ke jalan hingga tuntutan terpenuhi.

Perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus hadir dalam konsolidasi AMI yang digelar di Jakarta, di antaranya Wawan dan Kahzim (UBK), Noval (Univ Kosgoro), Okta dan Jojo (Univ Jayabaya), Alwi (UNJ), Iqbal dan Bojes (UNSIA), Wahyu (UNAS), Hadeq dan Aulia (Unindra), Samil (Univ Satiagama), serta Lutfi (UIN).

Desakan AMI sejalan dengan sejumlah temuan lembaga survei terbaru. Survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang digelar 27 Juli–3 Agustus 2026 menempatkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di jajaran kinerja terburuk (45 persen) dan paling layak di-reshuffle (46,9 persen). Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga masuk daftar kinerja jelek (48,5 persen) dan layak diganti (51 persen).

2. Data celios mencatat menteri buruk kinerja

Presiden Prabowo Subianto membahas perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta pemulihan wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) (Instagram/@sekretariat.kabinet)

Sebelumnya, survei CELIOS pada Oktober 2025 bahkan menempatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di puncak daftar pejabat dengan kinerja terburuk, diikuti Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Di level yang lebih luas, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo turun tajam menjadi 51,1 persen pada Juli 2026, dari 81,2 persen pada November 2025. Penurunan itu berbarengan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

AMI menekankan bahwa jabatan menteri adalah amanah, bukan hadiah politik. Mereka menuntut transparansi penuh agar publik bisa menilai sendiri kinerja kabinet.