Mbak Ita Dilantik Jadi Wali Kota Semarang, Ganjar: Manifes Marhaenisme dan Sarinah

30 Jan 2023, 16:50 WIB

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyematkan emblem pada pundak Hevearita Gunaryanti Rahayu setelah dilantik sebagai Wali Kota Semarang. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng)

Semarang, IDN Times - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memuji Hevearita Gunaryanti Rahayu yang baru saja dilantik sebagai Wali Kota Semarang. Pelantikan perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tersebut dilakukan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (30/1/2023).

Menurut Ganjar, Mbak Ita sosoknya istimewa karena menjadi Wali Kota perempuan pertama dalam sejarah Pemerintah Kota Semarang.

Dengan keberadaan Mbak Ita, Ganjar menilai wilayah Jawa Tengah jadi provinsi terbanyak se-Indonesia yang memiliki kepala daerah perempuan. Saat ini ada sembilan kepala daerah perempuan di Jawa Tengah. Tujuh di antaranya kader dari PDIP. Antara lain Bupati Purbalingga, Bupati Klaten, Bupati Sukoharjo, Bupati Demak, Bupati Grobogan, dan Bupati Sragen.

"Inilah manifestasi spirit Marhaenisme dan Sarinah di era modern," ujar Ganjar.

1. PDIP lahirkan 14 kepala daerah perempuan

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membacakan surat keputusan pelantikan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng)

Ganjar membeberkan, PDIP adalah partai yang melahirkan kepala daerah perempuan terbanyak.

Dari 43 kepala daerah perempuan di seluruh Indonesia, terdapat 14 di antaranya menjadi kader PDIP. Jika ditambah dengan sembilan wakil kepala daerah, maka partainya kini memiliki 25 pemimpin daerah perempuan.

"Keberadaan ibu di tengah-tengah kami ini adalah suntikan energi luar biasa bagi kami untuk lebih bersemangat bekerja dalam melayani masyarakat," urainya.

2. Kepala daerah perempuan lebih progresif ketimbang laki-laki

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menandatangani draft pelantikan Wali Kota Semarang yang disaksikan Hevearita Gunaryanti Rahayu. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng)

Lebih lanjut, ia lantas mengutip pemikiran Bung Karno dalam buku Sarinah, yakni ‘Yang mula-mula induknya kultur, dialah pembangun kultur yang pertama. Dia dan bukan laki-laki. Dialah pembentuk pembangun peradaban manusia yang pertama’.

Dari situ, Ganjar teringat pada sosok Kunti dalam epos Mahabharata. Digambarkan, Kunti sebagai perempuan tidak asal 'nerimo ing pandum', tapi juga sosok yang ‘nggetih’ berjuang untuk rakyatnya sekaligus guru yang membangun kultur serta adab bagi anak-anaknya.

“Kehebatan kunti menitis pada para kepala daerah perempuan. Mereka bukan saja mampu menjadi pesaing serius dalam hal prestasi, beberapa di antaranya malah lebih berani dan progresif daripada kepala daerah laki-laki," papar Ganjar.

3. Hebatnya kader perempuan PDIP bukan sulapan

Bupati Grobogan Sri Sumarni menengok warga di puskesmas. DN Times/Aji

Hal progresif salah satunya dilakukan Bupati Grobogan. Ia mengajukan pinjaman Rp115 miliar untuk percepatan pembangunan 19 kecamatan di Grobogan. Terobosan brilian ini mengatasi APBD Grobogan yang sangat kecil untuk biaya pembangunan.

Ada juga Sri Mulyani, Bupati Klaten yang menggandeng Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk mengembangkan Padi Rojolele. Hingga melahirkan varietas Rojolele Srinar dan Rojolele Srinuk yang punya usia tanam lebih pendek dan tahan hama.

“Hebatnya kader-kader perempuan PDI Perjuangan ini bukan hasil sulapan. Mereka kader beneran, berjuang dari bawah, bukan hasil comotan dari kiri kanan. Kita meraihnya dengan perjuangan sangat panjang,” tambahnya.

4. Ganjar klaim Megawati ikut kawal UU PPRT

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba di Bandara Ahmad Yani dengan ditemani Bendahara PDIP Jateng Agustin Wilujeng, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto, Menteri PPA Gusti Bintang Puspayoga. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng)

Capaian ini, lanjut Ganjar, tak lepas dari perjuangan Megawati mengawal lahirnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, hingga Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Semua undang-undang itu lahir dalam rangka untuk menjaga harkat dan martabat perempuan. Termasuk pemantapan kaderisasi lewat program khusus pendidikan bagi kader perempuan. Waktu itu, kebetulan saya dapat tugas jadi pemateri dalam kursus kader perempuan di Ciawi Bogor,” katanya.