Pakar FISIP Undip Soroti 2 Wajah Transisi Energi, EBT hingga Ekosistem

Dekan FISIP Undip, Prof. Teguh Yuwono mengatakan, isu lingkungan kini menjadi bagian penting dalam percakapan global. Menurutnya, jika persoalan lingkungan tidak menjadi perhatian serius, Indonesia berisiko tertinggal dalam diskursus dunia sekaligus gagal menjawab persoalan yang sudah dihadapi masyarakat.

“Masalah-masalah lingkungan ini masalah-masalah yang sangat penting. Jika kita tidak bicara tentang lingkungan, kita tertinggal dari percakapan dunia,” ungkapnya di sela kegiatan tersebut.

Teguh mencontohkan pengalaman ketika mengunjungi Perancis pada akhir Juli 2026. Saat itu, gelombang panas ekstrem melanda sejumlah wilayah dan menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia.

Menurut Guru Besar di Bidang Tata Kelola Pemerintahan itu, fenomena tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan sekadar prediksi jangka panjang.

“Itulah dampak dari perubahan iklim. Satu hal yang nyata sekali dan secara global berdampak,” ujarnya.

Namun, Indonesia juga memiliki persoalan serupa yang bahkan terjadi lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Seperti di kawasan pesisir Demak, Jawa Tengah, misalnya, banjir rob membuat rumah warga berulang kali terendam. Persoalannya tidak berhenti pada genangan air. Intrusi air laut juga membuat sumber air menjadi asin sehingga warga kesulitan mendapatkan air bersih dan air siap minum.

“Di sana airnya asin sehingga tidak bisa dikonsumsi sehari-hari,” kata Teguh.

Ia menilai kondisi tersebut memperlihatkan bahwa krisis iklim bukan persoalan elitis yang hanya relevan bagi pemerintah atau akademisi. Dampaknya sudah masuk ke persoalan paling dasar masyarakat, yakni tempat tinggal dan akses air bersih.

Pada sisi lain, Guru Besar di Bidang Manajemen Undip, Prof. Sudharto P Hadi, menyoroti persoalan transisi energi Indonesia yang dinilai belum berjalan sesuai target.

Indonesia menargetkan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025. Namun, realisasinya baru sekitar 13,7 persen.

Sudharto menilai, persoalan tersebut tidak cukup dijelaskan dengan alasan energi terbarukan masih mahal dibandingkan minyak bumi, gas alam, dan batu bara.

Menurutnya, selama dampak lingkungan dari energi fosil tidak dimasukkan ke dalam perhitungan biaya, energi fosil akan selalu terlihat lebih murah.

“Tidak fair-nya adalah eksploitasi dan eksplorasi energi fosil, minyak bumi, gas, batu bara itu dampaknya enggak dihitung. Kalau dihitung, energi baru terbarukan itu bisa kompetitif,” kata pakar lingkungan tersebut.

Indonesia sendiri memiliki potensi EBT yang besar, mulai dari panas bumi, tenaga air, angin, surya, biomassa hingga biogas. Namun, pemanfaatannya masih jauh dari potensi yang tersedia. Maka itu, ia menilai pemerintah perlu memiliki keberpihakan dan political will yang lebih kuat untuk mempercepat transisi energi.

“Pemerintah adalah political will,” ujarnya.

Persoalan lain muncul ketika pengembangan energi terbarukan berhadapan langsung dengan masyarakat dan ekosistem.

Sudharto mencontohkan, energi panas bumi yang secara prinsip lebih ramah lingkungan, tetapi banyak potensinya berada di kawasan hutan atau wilayah konservasi. Situasi tersebut, menurutnya membuat pengembangan proyek panas bumi berpotensi memunculkan penolakan warga.

“Energi panas bumi itu environmentally friendly, tapi lokasinya di daerah konservasi. Masyarakat takut membayangkan begitu,” katanya.

Ia mencontohkan, penolakan terhadap rencana pengembangan panas bumi di Bedugul, Bali. Menurutnya, kekhawatiran masyarakat tidak boleh dipandang semata sebagai hambatan pembangunan.

Pemerintah dan pengembang justru harus menjelaskan secara terbuka mengenai risiko proyek, dampak terhadap lingkungan, kapasitas risiko, hingga langkah mitigasinya.

“Harus terbuka. Apa sih dampak dari panas bumi itu? Kemudian masyarakat juga menyampaikan keluhannya,” ujarnya.

Sementara, Wakil Rektor bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama di Universitas Diponegoro (Undip), Wijayanto, Ph.D. mengatakan, isu tata kelola dan lingkungan menjadi semakin penting karena persoalan lingkungan kini bersinggungan langsung dengan kebijakan pemerintah, energi, teknologi, hingga tata kelola digital.

Ia menilai tema governance and ecology relevan, karena pembangunan tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan konvensional. Teknologi digital juga semakin berperan dalam tata kelola lingkungan dan pemerintahan.

“Enggak bisa kita membangun hanya manual, tapi juga digital. Di sini temanya menarik, ada environmental digital governance,” ujarnya.

Menurut pakar politik digital, demokrasi, oligarki dan media FISIP Undip ini, pertukaran gagasan lintas negara menjadi penting agar isu tata kelola lingkungan tidak hanya dilihat dari perspektif lokal.

Konferensi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya FISIP Undip memperkuat jejaring akademik internasional. Wijayanto menyebut FISIP Undip saat ini telah masuk jajaran 500 besar dunia dan menargetkan masuk 300 besar dunia dalam beberapa tahun ke depan.

Salah satu strategi yang didorong adalah meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah terindeks Scopus.

“Semua seminar hari ini produknya adalah Scopus artikel,” katanya.

Dengan demikian, forum ICISPE ke-11 ini tidak sekadar menjadi forum pertukaran gagasan akademik. Di tengah krisis iklim yang dampaknya sudah dirasakan dari pesisir Demak hingga perubahan pola banjir Semarang, konferensi tersebut membawa satu persoalan yang semakin sulit dihindari, yakni bagaimana kebijakan energi dan pembangunan dapat dikejar tanpa mengorbankan ekosistem dan masyarakat yang hidup di dalamnya.