PWNU Jateng Dukung Pengelolaan Tambang, Para Kader Standby

Walau pihaknya tak begitu paham mengenai mekanisme pengelolaan tambang yang nanti diberikan pemerintah, namun secara kelembagaan tetap mengikuti satu arahan dari pucuk pimpinan PBNU. 

Semua teknis pengelolaan tambang, katanya nantinya diurus PBNU. Pihaknya berwenang memberi support penuh atas kebijakan tersebut. 

"Lha kulo mboten (red: saya tidak) paham. Belum tahu, itu domainnya PBNU. Pokoknya itu urusannya PBNU, PWNU mendukung saja," akunya. 

Terpisah, Ketua GP Ansor Jateng, Solahudin Aly menyatakan kesanggupannya jika diberi amanah untuk mengelola tambang di Jawa Tengah. Secara teknis pihaknya sebagai badan otonom NU memilih mengikuti instruksi PBNU. 

"Kami mengikuti apa yang menjadi keputusannya PBNU. Karena kami adaah banomnya PBNU maka ikuti arahan NU. GP Ansor Insyaallah sanggup mas. Karena ada teman yang sudah bergerak di skala lokal," kata Gus Sholah. 

Ia mengimbau agar masyarakat memberi kepercayaan kepada GP Ansor mengenai pengelolaan tambang. Terlebih lagi dari segi sumber daya manusia, GP Ansor terutama NU punya jumlah kader yang banyak dan ada juga yang mumpuni. 

"Kalau di Jateng saya kurang tahu persis tapi ada beberapa kader NU menekuni tambang, tapi memang ada tapi saya tidak bisa merinci pastinya. Kader NU ini kan jumlahnya banyak dan melimpah," ungkapnya. 

Soal apa saja potensi tambang yang bisa digarap GP Ansor, ia tak bisa merinci lebih jauh. Yang pasti, ia menjelaskan tambang yang dikelola ormas keagaaman adalah lahan yang bersifat konsesi. Sehingga peruntukannya bukan pembukaan lahan swasta. 

"Itu kan bahasanya konsesi lahan. Bukan pembukaan lahan swasta. Lahan konsesi kan lahan pemerintah yang tidak bisa tereksplorasi lalu bisa diolah ormas. Mungkin kekhawatiran orang kan sisi profesionalnya gimana. Ya artinya tidak boleh ada pembedaan. Antara perusahaan private dengan ormas harus sama," ujar Gus Sholah.