Sekolah Rakyat Jateng Terganjal Penjangkauan Calon Siswa SD
- Pelaksanaan Sekolah Rakyat di Jawa Tengah terkendala rekrutmen siswa SD yang belum memenuhi target, sehingga pemerintah mengalihkan sebagian kuota ke jenjang SMP dan SMA.
- Pemprov Jateng mempercepat pembangunan sarana, terutama asrama, agar seluruh fasilitas siap sebelum 31 Juli sesuai rencana operasional Sekolah Rakyat permanen.
- Rakor digelar untuk memastikan kesiapan fasilitas, keamanan, dan kenyamanan bangunan, dengan penegasan bahwa program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Semarang, IDN Times - Pelaksanaan Sekolah Rakyat di wilayah Jawa Tengah terhambat persoalan penjangkauan calon siswa untuk jenjang sekolah dasar (SD).
Sekda Jateng Sumarno mengutarakan, salah satu persoalan yang muncul adalah rekrutmen peserta didik, khususnya jenjang sekolah dasar yang belum memenuhi target.
Sebagai solusi, pemerintah akan mengurangi jumlah rombongan belajar (rombel) di tingkat SD menjadi satu rombel. Sementara kuota dialihkan ke jenjang SMP dan SMA yang memiliki peminat lebih banyak.
Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga mengejar penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana, terutama asrama. Sebab, konsep Sekolah Rakyat permanen mengharuskan seluruh peserta didik tinggal di asrama.
"Kami kejar bersama teman-teman dari pekerjaan umum agar sebelum 31 Juli seluruh fasilitas siap," ujarnya.
Pihaknya telah mengadakan Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat dan Pemenuhan Guru Bantu Sekolah Rakyat Permanen, yang digelar Senin, 20 Juli 2026, di Aula Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Rakor diikuti Dinas Sosial kabupaten/kota yang menjadi lokasi sekolah rakyat, Kementrian PU sebagai pelaksana proyek, dan kepala sekolah rakyat.
Berbagai kendala mulai dari rekrutmen siswa, kesiapan bangunan, asrama, hingga sarana pendukung, menjadi fokus pembahasan.
Ia mengatakan, rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai target.
Sehingga Sekolah Rakyat permanen dapat mulai beroperasi pada akhir Juli.
"Hari ini kita rapat untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat karena ini sudah memasuki tahun ajaran baru. Secara konsep, Sekolah Rakyat permanen akan mulai beroperasi pada 31 Juli. Karena itu kita koordinasi bersama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih ada," kata Sumarno
Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota aktif berkoordinasi apabila masih terdapat kekurangan fasilitas dasar, seperti kebutuhan air bersih. Pemenuhan sementara dapat dilakukan melalui penyediaan tangki air maupun langkah lain sesuai kondisi di lapangan.
Selain memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal, Sumarno meminta seluruh pemerintah daerah melakukan asesmen terhadap bangunan yang masih dalam proses pembangunan. Terutama dari aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.
"Kami meminta kabupaten/kota melakukan assesment terhadap sarana dan prasarana yang masih dibangun. Yang paling utama adalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan anak-anak," katanya.
Sumarno menegaskan Sekolah Rakyat merupakan program yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga kualitas fasilitas yang diberikan tidak boleh asal-asalan.
"Jangan sampai ala kadarnya, tapi benar-benar harus kita perhatikan. Harusnya lebih baik daripada anak-anak yang mampu, karena ini adalah memang menjadi PR kita. Untuk mengangkat anak-anak kita menjadi derajatnya lebih tinggi lagi," ujarnya.
