Sudirman Said Sentil Sikap Jokowi yang Sering Cawe-cawe: Generasi Muda Butuh Teladan

Ia menekankan bila setiap generasi muda di Indonesia saat ini benar-benar membutuhkan sosok suri tauladan dari seorang pemimpin bangsa. Sehingga setiap kontestasi pemilu, semestinya sosok yang dicalonkan harus melewati proses yang panjang dengan melihat rekam jejaknya. 

"Generasi muda kita butuh teladan, butuh proses bukan diberi kesempatan melompat instan. Karena apa, mereka punya masa depan yang berarti dan memerlukan track record keteladanan agar berjalannya waktu dapat dihargai di republik ini," terangnya. 

Tak cuma itu saja, apabila Presiden Jokowi bisa bersikap netral dengan menjunjung tinggi segala sisi etika dan hukum maka sebenarnya hasil Pemilu akan diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. 

Lebih lanjut, ia juga menyoroti langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang melakukan pelanggaran berat terhadap proses hukum dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang terjadi beberapa waktu lalu. 

Menurut Sudirman hal ini sebaiknya dijadikan pelajaran berharga agar jangan sampai diulangi di masa mendatang. 

"Memang ada ada proses-proses pelanggaran terutama proses penguasaan hukum dann proses yang memunculkan pelanggaran berat etika di MK. Nah, ini sebaiknya dijadikan pelajaran penting. Yang sudah ya sudah. Tapi ke depan kita sunguh ingin bahwa pimpinan tertinggi kita memberi teladan berlapis-lapis ke bawah kepada gubernur, kepada, walikota, kepada bupati, kepada kepolisian bagi KPU dan kepada tentara untuk memberikan layanan terbaik sebagai penyelenggara negara menjadi penyelenggara pemilu senetral mungkin," tegasnya. 

Sudirman menganggap dengan adanya pelaksanaan pemilu yang menjunjung tinggi netralitas dan kejujuran, maka bisa menghasilkan calon pemimpin yang dihormati masyarakat. 

Namun sebaliknya ia mengingatkan kepada Jokowi jika prosesnya pemenangan Pemilu cenderung dipaksakan menggunakan peralatan atau sistem yang tidak sah, nantinya berpotensi menghasilkan sosok pemimpin yang tidak akan dihormati rakyat Indonesia. 

"Karena kalau pemilunya berjalan netral dan jujur maka siapapun yang dihasilkan akan dihormati masyarakat. Sebaliknya bila terjadi pemerkosaan pada setiap tahapan pemilu seperti dipaksakan menggunakan peralatan secara tidak sah. Contohnya ada berita kepala desa dipanggil dipaksa supaya memilih paslon tertentu. Dan kalau ini berlangsung terus-menerus maka yang dihasilkan siapapun pemimpinnya mungkin pemimpin yang secara politik menang tapi secara moral tidak punya kekuatan apa-apa. Nah itu yang berbahaya bagi negara ini ke depan," ungkap mantan Menteri ESDM tersebut. 

Sedangkan dalam deklarasi pembentukan tim hukum Timnas AMIN terdapat 300 orang lebih yang bergabung sebagai penggerak advokasi bagi Anies-Muhaimin. Sudirman berkata adanya pembentukan tim hukum Timnas AMIN diharapkan bisa mengawal setiap proses hukum yang berjalan selama Pemilu 2024.

"Dalam forum ini kita deklarasikan tim hukum untuk menjaga proses hukum dan etika yang perlu berjalan secara seimbang. Teman-teman tim hukum menunjukkan militannya agar proses hukum berjalan yang seadil-adilnya," tutur Sudirman.