Tangani Banjir Semarang, Pemkot Buat Blue Print Drainase

Pembuatan sistem terintegrasi ini termasuk aplikasi tracking hingga pengoptimalan CCTV serta pembuatan blue print drainase dan tata kota.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bappeda, BPKAD kemudian dinas-dinas teknis seperti DPU, Disperkim, Distaru, DLH.

‘’Tujuannya ini untuk menyatukan atau menyinkronkan persepsi setelah mengevaluasi hasil tinjauan ke beberapa lokasi banjir dan longsor di perumahan-perumahan yang berada di Kota Semarang,’’ ungkapnya, Senin (22/4/2024).

Menurut perempuan yang akrab disapa Ita ini, banjir dan longsor di Kota Semarang diakibatkan karena drainase yang buruk, curah hujan tinggi, serta tingginya rob. Maka langkah pertama, perlu dilakukan integrasi sistem.

Upaya yang akan dilakukan mulai dari membuat integrasi sistem pengawasan dan pengendalian kawasan perumahan yang meliputi tata ruang, topologo kawasan, DED perumahan dan saluran serta prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Kemudian, Diskominfo juga diminta membuat pengembangan sistem pemantau sungai, untuk memonitor debit air, sedimentasi, dan rumah pompa.

"Untuk pembuatan sistem terintegrasi, harapannya bisa selesai secepatnya. Hal ini karena di masing masing dinas itu sudah punya data, tinggal menginput saja. Tinggal 'nyekrup-nyekrupkan', paling tidak selesai dalam dua minggu," ujar Ita.

Terkait penanganan banjir dan longsor yang belum optimal di perumahan, dalam evaluasi pemkot ternyata masih banyak perumahan yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Baik berupa fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) ke pemkot.

"Perumahan kalau sudah selesai, fasum harus diserahkan ke pemkot. Sehingga, jika terjadi permasalahan seperti contoh di beberapa perumahan longsor, jalan amblas, kami bisa melakukan tindakan intervensi," jelasnya.

Selanjutnya, upaya yang akan dilakukan dalam penanganan banjir, yakni melakukan sertifikat sungai sesuai usulan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Dengan adanya sertifikat sungai, bisa diketahui sepanjang sungai hingga sepadan tidak boleh ada bangunan dan perubahan tata ruang.

‘’Kami akan segera melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) soal sertifikat sungai ini. Kami akan inventarisasi mana saja sungai-sungai yang milik pemerintah, termasuk anak anak sungai. Seperti kali banger semua kita inventarisir sehingga bisa disertifikatkan," tandas Ita.