Wacana Daerah Istimewa Surakarta, Ini Respons Berbeda Pemkot Solo
Surakarta, IDN Times – Wacana pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS) mengemuka di tingkat nasional. Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menegaskan belum ada pembahasan resmi terkait usulan tersebut.
1. Belum diskusi lebih jauh
Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani mengatakan, pihaknya masih sebatas mengetahui isu itu dan belum ada diskusi lebih jauh di internal pemerintahan kota.
“Kami belum membicarakan sejauh itu. Kalau usulan itu ada, tentu akan kami pelajari,” katanya Jumat (26/4/2025).
Menurut Astrid, saat ini Pemkot Solo lebih fokus memperkuat sinergi regional melalui aglomerasi Solo Raya. Konsep tersebut melibatkan Kota Surakarta sebagai pusat (hub) yang dikelilingi oleh kabupaten penyangga di sekitarnya seperti Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, hingga Kabupaten Wonogiri.
“Dalam konteks sekarang, kami sedang membangun kekuatan kawasan melalui aglomerasi. Ini bukan sekadar posisi geografis, tapi soal strategi penguatan Solo dan daerah sekitar yang saling menopang,” jelas Astrid.
2. Fokus penguatan ekonomi
Ia juga menegaskan, karena keterbatasan sumber daya alam di wilayahnya, Solo kini mengandalkan kekuatan sumber daya manusia (SDM), sektor pendidikan, dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Solo sekarang menjadi pusat investasi dan bisnis. Kami bergerak ke arah penguatan ekonomi, bukan mengejar status istimewa,” tambah Astrid.
3. Tidak ada urgensi pembentukan DIS
Wacana pembentukan Daerah Istimewa Surakarta sejatinya bukan barang baru. Sejak era reformasi, beberapa kalangan sempat mengusulkan agar status kekhususan seperti yang dimiliki Yogyakarta juga diberikan ke Surakarta, mengingat keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran sebagai pusat kebudayaan Jawa.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, sempat menyampaikan, Kota Surakarta termasuk salah satu dari enam daerah yang diusulkan menjadi daerah istimewa. Dalam rapat bersama Dirjen Otonomi Daerah di DPR, Aria menyinggung bahwa Solo memiliki nilai historis dan kultural yang menjadi dasar wacana pembentukan DIS.
“Solo ini punya sejarah panjang dalam perlawanan terhadap penjajahan dan budaya keraton yang masih kuat,” ujarnya.
Aria menilai, menjadikan Surakarta sebagai daerah istimewa tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman.
“Solo sekarang sudah berkembang sebagai kota dagang, kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan,” tegas Aria.
Ia menyebut Komisi II DPR RI, yang membidangi urusan otonomi daerah, tidak memprioritaskan pembahasan usulan tersebut.
“Kami tidak melihat ini sebagai hal yang penting dan mendesak,” tambahnya.
