Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Semarang, IDN Times - Masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan dimulai pada Selasa (28/11/2023). Pemerintah Kota Semarang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Semarang dan para pimpinan partai peserta Pemilu menyepakati untuk melaksanakan Pemilu 2024 Damai.
1. Kampanye mulai 28 November 2023
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, pihaknya berharap semua yang terlibat dalam proses Pemilu 2024 ini komitmen untuk melaksanakan Pemilu dengan damai.
“Pemkot Semarang menginisiasi silaturahmi karena persiapan kampanye sudah mulai 28 November 2023, baik Pilpres, Pemilu Legislatif, dan DPD. Dan tentu kami harapkan semua pihak bisa berkomitmen menjaga Pemilu agar berlangsung damai,” ungkapnya pada sosialisasi tahapan Pemilu 2024 di Ruang Lokakrida Balai Kota Semarang, Senin (27/11/2023).
Dalam kesempatan itu, perempuan yang akrab disapa Ita mengundang Kejaksaan, TNI-Polri, serta KPU dan Bawaslu Kota Semarang. Ita meminta agar semua pihak di jajaran pemerintahan bersama-sama melakukan pendampingan dan pengamanan. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya netralitas ASN dan TNI-Polri, karena merupakan faktor penting terciptanya Pemilu aman dan damai.
“Seluruh Forkopimda, KPU, Bawaslu, dan komponen dari Forkopimcap sampai lurah, untuk memperhatikan bagaimana melakukan pengamanan dan pendampingan. Baik Kejaksaan, TNI, kepolisian, Gakkumdu, netralitas harus berjalan,” terangnya.
2. Semarang rawan konflik Pemilu
Kemudian, para aparatur negara tidak boleh secara terbuka mendukung salah satu peserta Pemilu, meskipun itu adalah saudaranya sendiri. Lalu, Ita juga meminta peraturan terkait netralitas ASN yang sudah dikeluarkan agar selalu dijalankan.
“Karena hal-hal kecil mungkin terlewat, dampaknya bisa besar. Contohnya mungkin ASN, ada saudaranya, temannya, atau tetangga mau maju caleg, lalu kita like share medsosnya, atau mungkin hal lain. Ini bisa bisa menjadi kerugian sendiri. Ini yang perlu diperhatikan,” tuturnya.
Untuk diketahui, Kota Semarang adalah salah satu daerah dengan rawan konflik Pemilu. Di tingkat nasional, Ibu Kota Jawa Tengah menduduki peringkat 12 potensi konflik. Sedangkan di tingkat provinsi, Kota Semarang berada di posisi pertama.
“Potensinya konflik money politik dan medsos. Sehingga kita jaga bersama dan berkomitmen agar Pemilu berjalan damai,” tandasnya.
Baca Juga: ODGJ Semarang Punya Hak Suara Pemilu 2024, KPU Siapkan TPS Keliling
3. Kampanye berlangsung selama 75 hari
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat) Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Selanjutnya, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman menyampaikan, pihaknya akan bekerja sama dengan semua elemen mulai tingkat atas hingga tingkat bawah untuk menjaga dan mempertahankan agar suasana tetap kondusif.
‘’Pileg dan Pilpres 2024 ini akan dilaksanakan secara berbarengan. Maka, bisa menimbulkan kerawanan-kerawanan terutama saat masa kampanye. Maka perlu adanya komunikasi, sehingga tercipta kerjasama antar elemen masyarakat sehingga tercipta Pemilu damai,’’ katanya.
Pesta demokrasi lima tahunan ini akan diselenggarakan secara serentak, pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang. Pemilih akan memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sedangkan masa kampanye, akan mulai pada Selasa, 28 November 2023 dan akan berlangsung selama 75 hari sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang.
4. DPRD Kota Semarang akan berikan dukungan dana
Mengenai anggaran, untuk Pemilu 2024 serentak ini dibiayai oleh APBN di mana pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana ke masing-masing lembaga yang berkepentingan dalam penyelenggaraan, pengawasan dan pengamanan.
Kemudian, pada tahun yang sama, juga akan digelar Pilkada secara serentak di mana akan memilih kepala daerah di masing-masing Kabupaten/Kota dan di tingkat Provinsi. Pelaksanaan Pilkada ini rencananya akan dilangsungkan setelah semua tahapan Pileg dan Pilpres usai.
‘’Terkait anggaran, DPRD Kota Semarang mendukung pemerintah daerah setempat. Dukungan dana tersebut, tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan sudah dilaksanakan penandatanganannya,’’ jelas pria yang akrab disapa Pilus itu.
Terkait anggaran untuk pesta demokrasi, dari sisi legislatif, dewan mendukung anggaran untuk pesta demokrasi bahkan sudah disetujui melalui penandatanganan kesepakatan NPHD.