Putusan MK Nomor 60 dan 70 Minimalisir Kotak Kosong di Pilkada Jateng

2. Putusan MK mengubah peta politik

Kemudian, Putusan MK Nomor 60, MK memutuskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) meskipun tidak memiliki kursi di DPRD. Namun, mereka harus mendapatkan minimal jumlah suara sah tertentu dalam Pemilu DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Persyaratan calon gubernur berdasarkan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, jika jumlah pemilih (DPT) di provinsi hingga dua juta, partai harus memiliki minimal 10 persen suara sah. Kemudian, jika antara 2-6 juta, minimal 8,5 persen suara sah. Lalu, antara 6-12 juta, minimal 7,5 persen suara sah. Sedangkan di atas 12 juta, minimal 6,5 persen suara sah.

Dosen di Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Undip ini menuturkan, Putusan MK tersebut jelas akan mengubah peta. Hal ini wajar karena tidak hanya peserta pilkada yang berubah, tapi akan ada konsolidasi dan penghitungan kembali karena aturan baru itu.