Kinerja 7 OPD Kota Semarang Kurang Maksimal, Ini Tindakan Ombudsman

1. Tujuh OPD disorot

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida mengatakan, ketujuh OPD yang dimaksud antara lain Dinas Kesehatan (Dinkes) Dinas Pendidikan (Disdik) Dinas PTSP, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan dua puskesmas. 

"Jadi ada beberapa pengaduan yang belum diproses. Terutama pada pelayanan dasarnya. Artinya kaitannya dengan pemenuhan standar layanan publik," ungkapnya kepada IDN Times, Jumat (9/8/2024). 

2. Ombudsman: Tujuh OPD kurang patuhi SOP

Ia menyoroti bahwa ketujuh OPD tersebut juga kurang optimal dalam mematuhi standar operasional prosedur (SOP). Dengan adanya kendala-kendala pelayanan publik, pihaknya menekankan pelayanan publik di Kota Semarang perlu ditingkatkan. 

Sebab pelayanan publik yang tidak maksimal mempengaruhi penilaian yang dimunculkan Ombudsman saban tahun. 

"Berdasarkan catatan tahun 2023 dan tahun 2022 maka tahun ini pelayanan publik di tujuh OPD harus ditingkatkan. Apalagi tahun kemarin kualitas standar layanan publiknya Kota Semarang hanya kategori B atau klasifikasinya tinggi. Selain Semarang ada juga Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kabupaten Magelang yang layanannya hanya B . Lainnya penilaian kualitas A atau pelayanan kualitas tertinggi," kata Farida.