6 Hari PPKM Darurat Semarang: Belum Efektif, Mobilitas Masih Tinggi
Ilustrasi mal tutup saat PPKM Level 4. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Penurunan mobilitas warga selama hampir sepekan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Kota Semarang belum signifikan. Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang masih menemukan sejumlah sektor nonesensial yang tidak mematuhi aturan PPKM darurat.
1. Mobilitas masyarakat di Kota Semarang tertinggi se-Jawa--Bali
Infografis PPKM Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. (IDN Times/Aditya Pratama)Selama enam hari pelaksanaan PPKM darurat, aktivitas dan mobilitas masyarakat Kota Semarang masih tinggi. Sedangkan, warga yang patuh untuk menahan diri di rumah saja terbilang rendah.
“Dua hari lalu Pak Luhut (Menko Maritim dan Investasi) menyampaikan bahwa mobilitas seseorang di tingkat Jawa--Bali itu tertinggi di Kota Semarang. Penurunan mobilitasnya baru 19 persen,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang, Abdul Hakam dalam rekaman resmi yang diterima IDN Times, Jumat (9/7/2021).
Angka penurunan mobilitas tersebut meningkat jika warga sadar mengurangi mobilitas dan tetap berada di rumah. Jika hal tersebut dilakukan, Hakam mengklaim kasus COVID-19 di Kota Semarang dapat ditekan.
Baca Juga: Dokter Online Semarang: Layanan Kesehatan Gratis Cukup via WhatsApp
2. Dinkes Semarang klaim kasus bisa turun setelah 10 Juli 2021
Kepadatan kendaraan di ruas Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Senin (5/7/2021) pada hari ketiga pemberlakuan PPKM Darurat. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)Editor’s picks
Dinkes Kota Semarang optimis angka kasus virus corona bakal turun setelah 10 Juli 2021.
‘’Karena kasus COVID-19 di Semarang masih banyak, jadi belum signifikan jika melihat penurunannya dalam 2--3 hari. Adapun target penurunan mobilitas yang kami harapkan bisa lebih dari 50 persen. Sedangkan, dalam sepekan ini harapannya bisa turun jadi 30 persen,’’ katanya,
3. Perkantoran nonesensial belum patuhi aturan PPKM darurat
Penilaian risiko penularan COVID-19 di perkantoran oleh Satgas COVID-19 Surabaya, Rabu (27/1/2021). Dok Humas Pemkot SurabayaSementara itu dalam pantauan dan pengawasan yang dilakukan Pemkot Semarang dan jajarannya, ditemukan sejumlah perkantoran sektor nonesensial yang melanggar aturan penerapan PPKM darurat.
‘’Masih banyaknya perkantoran sektor nonesensial yang tidak menjalankan aturan PPKM darurat menjadi fokus dari Satgas COVID-19 Kota Semarang. Tolak ukurnya kalau lalu lintas masih padat, berarti masih banyak perkantoran sektor nonesensial yang buka," kata Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dalam keterangan resminya.
Oleh karena itu, lanjut dia, penyisiran terhadap perkantoran sektor nonesensial yang masih membandel bakal diintensifkan.
‘’Kami meminta agar masyarakat tidak menyepelekan aturan PPKM darurat pada 3--20 Juli 2021,’’ tandasnya.
Baca Juga: Catat! 5 Hal ini Harus Dilakukan Warga Semarang yang Positif COVID-19
