2. Harus diproses hukum

Ilustrasi Jemaah Haji (IDN Times/Dok. Humas Bandara SAMS Sepinggan)

Ia menekankan agar semua biro umrah yang ada di Jawa Tengah perlu mengedepankan azas Pancasila. Selain itu, setiap biro juga harus melayani calon jemaah umrah dengan maksimal. 

Lebih lanjut, ia meminta kepada aparat kepolisian untuk memproses pemilik biro umrah yang terlibat kasus teroris sesuai hukum yang berlaku. 

"Orang yang ditangkap ini kami belum tahu siapa sosoknya. Hanya saja perusahaannya tidak jadi anggota kami. Ya harapannya diproses secara hukum dan sesuai azas praduga tak bersalah. Karena setiap biro umrah mestinya beraktivitas dengan berlandaskan azas Pancasila. Saya yakin dari sepengetahuan selama ini orang-orang yang mengelola biro umroh semuanya pancasilais," terangnya. 

3. Pengelola biro umrah diminta introspeksi

Ilustrasi agen travel umrah di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Kendati demikian, ia mengaku penangkapan pemilik biro umrah oleh Densus 88 tidak berpengaruh terhadap antusiasme masyarakat dalam menunaikan ibadah umrah. 

"Berpengaruh daya beli masyarakat pasti iya, tapi kalau terkait penangkapan ini tidak ada. Dan semua pengelola travel biro umroh saling mengingatkan introspeksi ke dalam agar personelnya tidak ada yang menyimpang," bebernya. 

4. Amphuri: Cukup dibina Kemenag

Kantor Kemenag (ANTARA Foto/Anom Prihantoro)

Untuk itulah, Endro meminta kepada Kemenag Jateng untuk rutin melakukan pembinaan terhadap biro umrah di Jawa Tengah. Apalagi setiap ada koordinasi dengan Kemenag, perwakilan biro umrah selalu datang dengan senang hati. 

"Harus dijaga situasi yang nyaman dan aman apalagi ini kan sudah masuk tahun politik. Saya pikir cukup Kemenag yang melakukan pembinaan. Karena biro umroh diundang Kemenag pasti dengan senang hati ikut berkoordinasi. Maka tinggal pembinaan saja. Kalau disambangi polisi mereka malah jadi trauma dan ketakutan," tandasnya. 

Baca Juga: Amphuri Jateng Minta Pemerintah Perbaiki Sistem Antrean Keberangkatan Ibadah Haji