Walhi Ungkap Pemerintah Salah Urus Infrastruktur Wilayah Pesisir Jateng
Ilustrasi korban banjir (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah menyebutkan kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang keliru membangun sarana infrastruktur telah menimbulkan bencana yang lebih parah di wilayah pesisir pantai utara (Pantura).
1. Warga Semarang justru dituntut beradaptasi dengan banjir
Warga dan DPU Kota Semarang melakukan pembersihan dan penyemprotan lumpur pasca banjir bandang di kawasan Perumahan Dinar Indah Kota Semarang, Sabtu (7/1/2023). (dok. Humas Pemkot Semarang)Direktur Eksekutif Walhi Jateng, Fahmi Bastian mengatakan, selama 2022 sampai awal 2023 terdapat 15 kabupaten/kota di wilayah pesisir utara Jawa Tengah yang mengalami banjir. Bahkan, kondisinya terus terulang sejak pertengahan 2022 silam.
"Tentunya ini kerugian yang dialami semakin besar. Nah, yang mendapat rugi pastinya masyarakat luas. Padahal persoalannya ada pada kebijakan pemerintah sendiri. Dalam konteks Semarang misalnya, masyarakat sekarang tidak lagi bicara mengenai mitigasi tetapi juta dituntut harus beradaptasi dengan banjir. Maka mestinya perlu ada penanganan dari sisi hulunya untuk memperbaiki alokasi tata ruangnya sesuai peruntukannya," kata Fahmi, Selasa (24/1/2023).
Baca Juga: PR Atasi Banjir Semarang, Butuh Bebaskan Lahan untuk Kolam Retensi dan Normalisasi Sungai
2. Wilayah utara Kendal, Semarang dan Demak dipakai untuk kebutuhan industri
IDN Times/Dhana KencanaIa menyampaikan, saat ini kebutuhan air tanah yang tinggi lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan industri yang beroperasi di wilayah Pantura. Kondisi yang dialami daerah Pantura juga diperparah dengan perubahan iklim yang drastis serta adanya kenaikan muka air laut yang makin tinggi.
"Sebenarnya harus ada penataan wilayah pesisir dulu nih. Bahwa kalau kita lihat untuk wilayah pesisir Semarang, Kendal dan Demak mayoritas diperuntukan untuk kawasan Industri. Harusnya wilayah di sana merupakan zona bencana yang membutuhkan penataan ulang," terangnya.
Editor’s picks
3. Laju penurunan muka tanah tiga daerah tinggi
Ilustrasi banjir. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Ia juga menekankan kondisi yang terjadi selama ini telah membuat Kota Semarang, Pekalongan dan Demak mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence yang sangat tinggi.
Jika diamati dari pemetaan wilayah dari utara Jakarta sampai utara Jawa Tengah, katanya secara struktur tanahnya termasuk kategori tanah aluvial yang mudah tergerus abrasi laut.
"Untuk Semarang, Pekalongan dan Demak secara land subsidence memang tinggi. Karena secara struktur tanah yang dilihat dari Jakarta tanahnya aluvial, tanahnya empuk dan mudah tergerus abrasi. Angka land subsidence perkiraan antara 18 sentimeter per tahun. Tetapi di pantai utara kayak Semarang mayoritas peruntukannya malah sebagai industri. Ini jelas kebutuhan airnya tinggi. Ditambah lagi persoalan krisis iklim dan per tahun air lautnya naik semakin tinggi. Semarang ini masuk tiga kota yang akan tenggelam," jelasnya.
4. Pemda salah urus infrastruktur
Tol Semarang-Demak Seksi 2 ruas Sayung-Demak. (dok. Kementerian PUPR)Lebih lanjut, pihaknya saat ini mendorong pemerintah kabupaten/kota setempat untuk berusaha memperbaiki penataan ruang wilayahnya bagi masyarakat dan jangan hanya berpatokan untuk kebutuhan ekonomi saja.
Menurutnya pembangunan sarana infrastruktur bukanlah solusi untuk mengatasi masalah bencana di Pantura Jateng. Ia menyarankan supaya pemerintah membenahi manajemen pembangunan wilayah pesisir agar bisa meminimalisir resiko bencana alam.
"Kita melihatnya persoalannya kabupaten/kota salah urus mengalokasikan keuangannya. Tapi pemerintah justru memberi solusi dengan membangun infrastruktur. Itu tidak menyelesaikan masalah. Seharusnya kita selesaikan masalahnya dulu dengan adanya perubahan tata ruangnya dan manajemen pesisirnya," tandasnya.
