Sepanjang periode Januari hingga Juli 2026, KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 5 kepala daerah di Jawa Tengah.
Modus yang digunakan sangat beragam, mulai dari jual-beli jabatan desa, monopoli proyek keluarga, pemerasan berkedok THR, pemotongan insentif pajak ASN, hingga korupsi infrastruktur.
Penangkapan terbaru menyasar Bupati Pemalang pada 29 Juli 2026 terkait dugaan penyimpangan di sektor proyek fisik.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Gelombang penindakan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jawa Tengah sepanjang tahun 2026 mencatatkan rekor signifikan. Berbagai praktik penyalahgunaan wewenang terbongkar melalui serangkaian penangkapan intensif.

Berikut adalah rincian 5 kepala daerah di Jawa Tengah yang terjaring OTT KPK beserta waktu penangkapan dan modus operandi yang dijalankan.

1. Sudewo (Bupati Pati)

Mantan Bupati Pati, Sudewo menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin (15/6/2026). (IDN TImes/Fariz Fardianto)

Waktu OTT: 19 Januari 2026
Modus Operandi: Jual-Beli Jabatan Perangkat Desa
Rincian Kasus: Memanfaatkan pengisian posisi perangkat desa (Kaur, Kasi, hingga Sekdes). Sudewo bekerja sama dengan oknum camat dan kepala desa untuk menarik uang suap dari para calon pejabat desa yang ingin diloloskan, dengan barang bukti uang tunai mencapai miliaran rupiah.

2. Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan)

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. (Dok. Pemkab Pekalongan)

Waktu OTT: 3 Maret 2026
Modus Operandi: Benturan Kepentingan & Monopoli Tender
Rincian Kasus: Mendirikan perusahaan boneka atas nama keluarga (PT Raja Nusantara Berjaya/RNB) untuk memonopoli proyek outsourcing serta pengadaan makanan-minuman di Pemkab Pekalongan senilai Rp46 miliar. KPK juga menemukan adanya anggaran outsourcing fiktif dan gratifikasi dari kepala dinas.

3. Syamsul Auliya Rachman (Bupati Cilacap)

Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. (Dok. Pemkab Cilacap)

Waktu OTT: 13 Maret 2026
Modus Operandi: Pemerasan Berkedok "Dana THR"
Rincian Kasus: Memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengumpulkan dana secara kolektif menjelang Hari Raya Lebaran untuk kepentingan pribadi. Diduga terdapat ancaman mutasi jabatan bagi pejabat yang menolak menyetor, dengan total dana terkumpul sekitar Rp610 juta.

4. Etik Suryani (Bupati Sukoharjo)

Bupati Sukoharjo Etik Suryani (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Waktu OTT: 9 Juli 2026
Modus Operandi: Pemotongan Insentif Pajak ASN
Rincian Kasus: Memanfaatkan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait insentif pemungutan pajak untuk memaksa pegawai BPKAD memotong Upah Pungut (UP) sebesar 40%. Melalui skema ini, Etik meraup Rp2,93 miliar, ditambah aliran dana dari SPJ fiktif dan markup pengadaan di dinas lain.

5. Anom Widiyantoro (Bupati Pemalang)

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. (Instagram.com/anom_widiyantoro)

Waktu OTT: 29 Juli 2026
Modus Operandi: Korupsi Sektor Infrastruktur
Rincian Kasus: Terjaring dalam operasi senyap ke-18 KPK pada tahun 2026. Penyidik KPK bergerak cepat menyegel rumah pribadi bupati serta kantor Dinas PUPR Pemalang untuk mengamankan dokumen transaksi dan bukti aliran dana proyek fisik.

Rangkaian OTT Kepala Daerah Jateng 2026

Ilustrasi KPK. (IDN Times/ Agung Sedana)

Kepala Daerah	Kabupaten	Waktu OTT	Modus Utama
Sudewo	Pati	19 Januari 2026	Suap pengisian jabatan perangkat desa
Fadia Arafiq	Pekalongan	3 Maret 2026	Monopoli tender Rp46 M via PT keluarga
Syamsul Auliya Rachman	Cilacap	13 Maret 2026	Pemerasan dana THR ke OPD (Rp610 juta)
Etik Suryani	Sukoharjo	9 Juli 2026	Pemotongan insentif pajak ASN 40% (Rp2,93 M)
Anom Widiyantoro	Pemalang	29 Juli 2026	Penyimpangan proyek fisik/infrastruktur PUPR