7 Tips Lindungi Wajah dari Penipuan Digital, Jangan FOMO Ikut Tren AI
- Data wajah kini menjadi kunci biometrik untuk ponsel, bank, pinjol, dan layanan publik; kebocorannya berisiko tinggi karena tidak dapat diganti seperti password atau PIN.
- Masyarakat diminta membatasi unggahan selfie, KTP, dan foto ke aplikasi AI, memeriksa kebijakan privasi serta lokasi penyimpanan data biometrik sebelum memberi akses.
- Untuk menghindari penipuan deepfake, verifikasi komunikasi lewat kanal lain; pengguna juga dapat meminta penghapusan data biometrik dan menerapkan prinsip membagikan data seperlunya.
Semarang, IDN Times – Banyak orang masih rajin mengganti password, mengaktifkan verifikasi dua langkah, hingga merahasiakan PIN bank. Namun, ada satu data pribadi yang justru semakin sering dibagikan tanpa disadari, yakni wajah.
Hidup di era kecerdasan buatan (AI), wajah bukan lagi sekadar foto profil atau identitas visual. Data biometrik tersebut kini menjadi “kunci digital” yang digunakan untuk membuka ponsel, mengakses rekening bank, verifikasi pinjaman online, hingga layanan publik berbasis pengenalan wajah.
Guru Besar Bidang Sistem Informasi Unika Soegijapranata (SCU) Semarang, Prof. Ridwan Sanjaya, mengingatkan bahwa risiko kebocoran data wajah jauh lebih serius dibanding password.
“Kalau password bocor, kita tinggal mengganti password. PIN bisa diganti. Tapi wajah tidak bisa diganti,” kata Ridwan kepada IDN Times.
Lantas, bagaimana cara melindungi wajah agar tidak disalahgunakan untuk penipuan digital, deepfake, atau pencurian identitas?
1. Jangan sembarangan unggah foto wajah dan KTP
Potret Surat Iizin Mengemudi (SIM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (IDN Times/Fasrinisyah Suryaningtyas) Menurut Ridwan, salah satu celah terbesar justru berasal dari pengguna sendiri yang mengunggah foto selfie bersama KTP ke berbagai platform tanpa mengetahui tujuan dan pengelolaan datanya.
Kasus penyalahgunaan identitas dalam pinjaman online sering berawal dari foto identitas yang pernah diunggah bertahun-tahun sebelumnya.
“Biasanya korban baru sadar setelah kena masalah. Baru bertanya kapan pernah foto sambil memegang KTP,” ujarnya.
Maka itu, masyarakat disarankan hanya mengunggah dokumen identitas pada platform resmi yang benar-benar dibutuhkan.
2. Pikir dua kali sebelum ikut tren AI avatar dan action figure
potret Rianti Cartwright versi Avatar AI (instagram.com/riantic) Belakangan banyak pengguna media sosial mengunggah foto pribadi ke aplikasi AI untuk diubah menjadi avatar, action figure, karakter anime, atau foto profesional instan.
Ridwan mengingatkan, bahwa sebagian besar pengguna tidak membaca syarat penggunaan aplikasi tersebut.
Padahal, dalam beberapa layanan, perusahaan dapat memperoleh hak menyimpan atau menggunakan data yang diunggah pengguna.
“Orang menyerahkan wajahnya secara sukarela. Padahal di syarat penggunaan sering kali tertulis data tersebut boleh disimpan perusahaan,” katanya.
3. Cek ke mana data wajah disimpan
Ilustrasi proses pengambilan biometrik pemohon Paspor RI. (Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh) Saat mendaftar layanan berbasis pengenalan wajah, pengguna perlu mengetahui apakah data biometrik disimpan di perangkat atau dikirim ke server perusahaan.
Menurut Ridwan, penyimpanan lokal di perangkat relatif lebih aman dibanding data yang tersimpan di cloud atau server pihak ketiga.
“Kalau sudah disimpan di server pihak lain, kita harus tahu bagaimana perlindungannya,” ujarnya.
Maka itu, pengguna perlu membaca kebijakan privasi sebelum memberikan akses biometrik.
4. Jangan tergoda kemudahan semata
ilustrasi data biometrik (unsplash.com/Onur Binay) Teknologi pengenalan wajah memang menawarkan pengalaman yang lebih praktis dibanding memasukkan password atau PIN.
Namun Ridwan mengingatkan, bahwa kemudahan sering kali membuat masyarakat mengabaikan risiko keamanan. Ia bahkan memilih tidak mengaktifkan fitur Face Unlock pada perangkat pribadinya.
“Jangan karena mengejar kemudahan lalu mengorbankan keamanan,” katanya.
5. Waspadai video dan panggilan deepfake
ilustrasi deepfake (freepik.com/freepik Kemajuan AI membuat manipulasi wajah semakin mudah dilakukan. Kini seseorang dapat membuat video atau suara palsu yang tampak sangat meyakinkan hanya dengan bermodalkan foto dan data publik.
Karena itu, masyarakat tidak boleh langsung percaya ketika menerima video, panggilan video, atau pesan yang mengatasnamakan keluarga, atasan, atau pejabat tertentu.
Verifikasi ulang melalui saluran komunikasi lain menjadi langkah penting untuk menghindari penipuan berbasis deepfake.
6. Manfaatkan hak menghapus data pribadi
ilustrasi data pribadi (unsplash.com/FlyD) Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan hak kepada pengguna untuk meminta penghapusan data biometrik yang tersimpan pada penyelenggara layanan.
“Kita punya hak meminta data biometrik dihapus. Penyelenggara juga wajib menjelaskan berapa lama data disimpan dan kapan akan dihapus,” jelas Ridwan.
Hak tersebut bisa digunakan apabila pengguna sudah tidak lagi menggunakan layanan tertentu.
7. Terapkan prinsip ‘less is more’
Ilustrasi data pribadi (Dok. istimewa) Dengan demikian, di tengah masifnya penggunaan AI dan biometrik, Ridwan menyebut prinsip keamanan digital paling relevan saat ini justru sederhana, yakni jangan membagikan lebih banyak data daripada yang diperlukan.
Setiap kali ada aplikasi atau layanan yang meminta foto wajah, pengguna perlu bertanya apakah data tersebut benar-benar dibutuhkan.
“Less is more. Semakin sedikit data pribadi yang kita bagikan, semakin aman kita,” tegasnya.
