MoU dengan Kementerian PKP, Kebutuhan Rumah di Jateng 26.356 Unit

22 Jun 2025, 21:41 WIBKota Semarang

Fariz Fardianto

News

Channel

Add Us on Google

MoU dengan Kementerian PKP, Kebutuhan Rumah di Jateng 26.356 Unit

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menghadiri acara penandatanganan nota kesepakatan dengan Kementerian PKP berkaitan dengan pencairan dana rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng)

Semarang, IDN Times - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku optimistis perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kebutuhan rumah (backlog) di wilayahnya kelar selama lima tahun ke depan.

Saat penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang Jumat kemarin, dirinya mengatakan Jawa Tengah sudah mempunyai program terkait dengan 1 KK 1 rumah layak huni.

Di mana program tersebut sudah dihitung secara fiskal. Harapannya, perbaikan RTLH di seluruh Jawa Tengah bisa selesai kurun waktu 5 tahun ke depan.

“Dengan per tahun ada sebanyak 17.000 ribu perbaikan RTLH, maka tidak ada lagi rumah miskin ekstrem atau RTLH di tempat kita. Begitu juga dengan backlog, makanya kami kumpulkan bupati/wali kota untuk memvalidkan data," kata Luthfi.

1. Juga butuh pembiayaan perumahan dari CSR

ilustrasi perumahan baru (unsplash.com/Alhidayah Kadar Regency)

Pada 2025, penanganan kebutuhan perumahan di Jateng tahun 2025 sebanyak 26.356 unit. Rinciannya adalah 17.510 unit bersumber dari APBD Provinsi Jateng untuk 17.000 unit RTLH dan 510 unit backlog; Bersumber dari APBD Kabupaten/Kota sebanyak 6.776 unit; dan CSR sebanyak 2.070 unit.

Menurut Luthfi, penyelenggaraan dan pemenuhan rumah layak huni merupakan salah satu indikator untuk memangkas kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jateng. Maka dari itu, diperlukan sinergisitas dan kolaborasi dari seluruh pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta CSR dan bantuan sosial dari pihak ketiga.

2. Sinkronkan data kebutuhan perumahan buat MBR dan ASN

ilustrasi perumahan (freepik.com/bearfotos)

Sebagai informasi, kegiatan penandatanganan dengan Kementerian PKP ini untuk menyatukan data dan mengakselerasi pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh bupati-wali kota se-Jateng, Bank Jateng, BPS dan BP Tapera.

"Kesepakatan itu di antaranya adalah bagaimana nanti bisa membuat formulasi terkait data-data perumahan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Tengah. Kesepakatan ini perlu, karena nanti dari pemerintah pusat akan membuat suatu koordinasi terkait dengan bantuan-bantuan rumah yang secara simultan akan diratakan di seluruh kabupaten/kota di Jateng,” ujar dia.

3. Kementerian PKP janji kurangi backlog

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Gedung Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)

Sementara itu, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Ardiyansah, mengatakan, sektor perumahan merupakan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan menjadi prioritas nasional.

Berdasarkan data tahun 2024, capaian rumah layak huni baru sekitar 65 persen backlog rumah seluruh Indonesia masih sekitar 9,9 juta rumah tangga dan 26,9 juta menempati rumah tidak layak huni. Roadmap pengurangan backlog dan RTLH ditargetkan sebanyak 3 juta unit rumah se-Indonesia.

"Bicara pengurangan backlog dan RTLH, penyediaan data dan pendataan perumahan menjadi penting. Dari data tersebutlah keemudian kebijakan-kebijakan dikeluarkan dan diarahkan," katanya.

Nota kesepakatan ini, lanjut Aziz, merupakan komitmen bersama untuk memperkuat sinergisitas dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik yang akurat, terkini, dan terintegrasi. Keselarasan data tersebut akan menjadi acuan untuk pemenuhan rumah layak huni untuk masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Nah ketika sudah dapat data-data tersebut, kemudian treatment dilakukan dengan berbagai hal tadi. Dari Jawa Tengah ada treatment dengan menggunakan dana alokasi yang disiapkan Bapak Gubernur, ada CSR, dan ada bentuk gotong royong yang lain," katanya.

Melalui nota kesepakatan itu juga akan direalisasikan terkait penyelenggaraan rumah bagi MBR dan ASN. Terutama melalui program pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera sejumlah kurang lebih 20.000 unit di Jawa Tengah.