Semarang, IDN Times - Usai dilantik menjadi legislator periode 2019-2024, tak kurang 450 anggota DPRD di sejumlah daerah di Jawa Tengah berbondong-bondong menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatannya ke Bank Jateng.
Pilihan tersebut mereka tempuh satu diantaranya yakni untuk mengembalikan modal selama berkampanye di Pileg 2019 kemarin.
Anggota DPRD Jateng dari Fraksi Gerindra, Sriyanto Saputro, mengakui bahwa menggadaikan SK pengangkatan sebagai solusi untuk melunasi sejumlah tanggungan utang saat berkampanye.
Sebab, menurutnya dana yang dihabiskan untuk berkampanye di Pileg 2019 kemarin cukup besar.
"Jadi wajarlah kalau kita menggadaikan SK DPRD buat nyaur utang. Ini masih manusiawi. Yang penting dapat pinjaman dulu dari bank," ujar pria yang jadi sekretaris DPD Gerindra Jateng tersebut, saat dikonfirmasi, Senin (23/9).
Ia juga mengungkapkan kondisi yang terjadi saat ini merupakan fenomena yang rutin terjadi setiap usai perhelatan kampanye. Sriyanto mengatakan utang selama berkampanye harus segera dikembalikan agar tidak dikejar-kejar rekanan maupun mitra kerja.
"Tapi ya harus disesuaikan dengan kemampuan mengembalikan pinjaman ke bank. Jangan sampai pinjam terlalu banyak, sehingga justru kerja gak bisa tenang," katanya.
Sriyanto Saputro menuturkan sistem pemilu yang ada di Indonesia menurutnya sangat menguras dana para caleg. Hal ini menurutnya berimbas dari sistem pemilu yang tergolong kapitalis sehingga membuat para caleg berduyun-duyun mengeluarkan dana besar agar menang Pileg.
"Sistem pemilunya yang diubah. Tentunya kalau seperti kemarin lagi diterapkan ya jadinya SK-nya buat ngutang lagi," terangnya.
Sedangkan, Sekretaris Perusahaan Bank Jateng, Joko Sudiatmo menuturkan dari total 1.800 anggota DPRD di Jateng, pihaknya baru melayani penjaminan SK bagi 400-450 orang.
Rata-rata mereka berasal dari DPRD di 35 kabupaten/kota. Ia menyebut terdapat 30 persen-40 persen yang telah mengajukan personal loan dengan menjaminkan SK pengangkatan.
"Ada lebih dari 400 anggota DPRD di Jateng yang sudah menjaminkan SK dengan sistem kredit tanpa angunan (KTA) atau personal loan. Nah, personal loan jadi target market kita. Jadi enggak masalah kalau banyak anggota DPRD di Jateng yang meminjam ke kami. Kami justru inginnya yang jadi legislator meminjam ke Bank Jateng karena mereka bagian dari Pemerintah Provinsi Jateng," akunya.
Saat ini pihaknya siap mencairkan pinjaman bagi anggota DPRD hingga Rp1 miliar. "Yang jelas akan kita layani mereka dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang. Kalau pun mau pinjam Rp1 miliar, kita akan berikan," tutupnya.