Semarang, IDN Times - Kepala Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, memastikan pihaknya telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Selasa (9/6/2026). Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi efek domino kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kebijakan moneter itu langsung dibarengi dengan pengetatan jalur distribusi bahan pokok antarkota guna menjaga stabilitas harga pangan di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Langkah preventif menaikkan BI rate diambil lebih awal lantaran kenaikan harga BBM diyakini akan memberikan pukulan ganda berupa pembengkakan biaya produksi sekaligus ongkos distribusi barang.
"Kita kembali menaikkan BI rate 25 basis poin itu salah satunya untuk meng-anchor (menjangkar) ekspektasi inflasi di 2027 supaya tetap dalam target kita di 2,5±1%," katanya Mohamad Noor Nugroho di Semarang.
Ia berharap, instrumen suku bunga ini mampu meredam gejolak harga di tingkat konsumen akhir.
Di sektor riil, tantangan terbesar pengendalian harga saat ini bukan pada seberapa banyak petani menanam, melainkan ke mana hasil panen itu dijual. Secara akumulatif, Jawa Tengah memiliki total produksi pangan yang surplus dan jauh melampaui kebutuhan warganya. Namun, disparitas harga tetap terjadi akibat tingginya volume pasokan yang lari ke luar wilayah.
"Sebenarnya produksi kita cukup kalau dibandingkan dengan kebutuhannya, tapi ternyata harganya masih tetap tinggi karena sebagian itu distribusinya ke luar wilayah Jawa Tengah. Nah, yang kita coba lakukan adalah menjembatani hal itu," jelasnya.
Untuk memutus rantai kebocoran itu, BI Jawa Tengah kini aktif mempertemukan petani dengan off-taker lokal.
"Jadi barang-barang yang kita produksi kita harapkan bisa diserap off-taker lokal dan nanti dipasarkan kembali di wilayah Jawa Tengah, terutama untuk daerah yang defisit," tambahnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan, peta ketahanan pangan di Jawa Tengah terbagi menjadi daerah penghasil dan daerah konsumen. Kawasan urban seperti Kota Semarang tercatat sebagai wilayah defisit merah karena minimnya lahan pertanian, sehingga mutlak bergantung pada suplai dari wilayah penyangga seperti Kabupaten Semarang dan Magelang.
Meski demikian, BI, lanjut Mohamad Noor Nugroho, mengakui belum memiliki data persentase pasti terkait volume barang yang keluar provinsi lantaran belum adanya sistem pelacakan distribusi antardaerah yang akurat.
Upaya pemerataan distribusi melalui intervensi off-taker lokal sebagaimana yang sudah diadakan melalui Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jateng dan BI, dengan mempertemukan 111 produsen dan 99 offtaker dari 34 kabupaten/kota, Rabu (10/6/2026) untuk menjajaki kerja sama perdagangan dan transaksi komoditas pangan strategis. Forum sinergi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah serta menjaga stabilitas harga di Jawa Tengah itu tidak memiliki batas waktu spesifik dan akan terus digenjot sepanjang tahun 2026.
"Bank Indonesia Jawa Tengah berkomitmen menjaga ritme penyelarasan daerah surplus dan defisit agar target makroekonomi inflasi tahunan tetap terkunci aman di rentang 2,5±1%," tutupnya.