Bupati Cilacap Siapkan THR untuk Forkopimda: Siapa Saja Mereka?

15 Mar 2026, 12:00 WIB

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (tengah) digiring menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Intinya Sih

KPK mengungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman diduga memeras SKPD untuk mengumpulkan dana THR yang akan disalurkan kepada anggota Forkopimda.
Forkopimda berfungsi sebagai wadah koordinasi antara pimpinan daerah dan instansi vertikal guna menjaga stabilitas, keamanan, serta kelancaran urusan pemerintahan di tingkat daerah.
Anggota Forkopimda Cilacap mencakup bupati, wakil bupati, ketua DPRD, kapolresta, dandim, danlanal, kajari, ketua pengadilan negeri, serta ketua pengadilan agama dengan peran sesuai bidangnya.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Cilacap, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman mengumpulkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari hasil memeras Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dana tersebut diduga dipersiapkan untuk disalurkan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi temuan tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026) malam.

"Mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Pengadilan itu ada pengadilan negeri dan pengadilan agama, seperti itu," terang Asep. Ia menjelaskan, informasi tersebut terungkap dari catatan daftar nama anggota Forkopimda Cilacap calon penerima THR yang disita penyidik.

Lantas, apa itu sebenarnya Forkopimda itu dan siapa saja pejabat yang ada di dalamnya?

1. Ada dalam undang-undang

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (tengah) bersama dengan Wakil Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Cilacap saat Rapat Koordinasi Forkopimda Bersama Tenaga Kependidikan. (Dok. Pemkab Cilacap)

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022, Forkopimda adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara pimpinan daerah dengan pimpinan instansi vertikal untuk menunjang kelancaran urusan pemerintahan umum di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.

Di Kabupaten Cilacap, forum itu memegang peran krusial dalam menjaga kerukunan, ketertiban umum, dan stabilitas daerah demi keberhasilan pembangunan.

2. Mengenal Forkopimda: fungsi dan tugas utamanya

Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. (Dok. Pemkab Cilacap)

Secara spesifik, tugas dan fungsi Forkopimda meliputi:

Koordinasi Pemerintahan: Menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar pelaksanaan urusan pemerintahan umum berjalan serentak.
Penjagaan Kondusivitas: Mengantisipasi potensi konflik sosial dan gangguan keamanan pasca-pemilu atau peristiwa sosial lainnya.
Penanganan Isu Strategis: Menanggulangi masalah darurat di daerah, seperti kebakaran, tanah longsor, atau bencana alam lainnya.
Pengamanan Kebijakan: Merumuskan tata cara pengamanan program pemerintah, termasuk saat peringatan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Perumusan Rekomendasi: Menyusun saran penyelesaian masalah daerah untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi atau pusat.

3. Daftar anggota Forkopimda Kabupaten Cilacap

Jajaran Forkopimda Kabupaten Cilacap. (Dok. Pemkab Cilacap)

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berada di bawah kepemimpinan kepala daerah dan beranggotakan para pucuk pimpinan instansi penegak hukum serta pertahanan di suatu wilayah.

Berikut adalah susunan anggota Forkopimda Kabupaten Cilacap per Maret 2026 beserta rincian peran masing-masing:

Bupati Cilacap (Ketua): Syamsul Auliya Rachman
- Bertanggung jawab atas kebijakan pembangunan, pelayanan publik, dan penjagaan ketenteraman masyarakat.
Wakil Bupati Cilacap (Wakil Ketua): Ammy Amalia Fatma Surya
- Membantu bupati memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, mengoordinasikan kegiatan instansi, serta melaksanakan tugas dan wewenang bupati apabila bupati berhalangan.
Ketua DPRD Cilacap: Taufik Nurhidayat
- Menjalankan fungsi pengawasan kebijakan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pembuatan Peraturan Daerah (Perda).
Kapolresta Cilacap: Kombes Pol. Budi Adhy Buono
- Berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penegakan hukum pidana.
Komandan Kodim (Dandim) 0703/Cilacap: Letkol Inf. Andi Azis
- Bertanggung jawab pada pertahanan wilayah darat, pembinaan teritorial, dan pemberian bantuan kepada pemerintah daerah saat kondisi darurat.
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal): Kolonel Laut (PM) Damianus Denny Nixon Ogi
- Bertanggung jawab menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI AL, membina potensi maritim, serta menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah perairan Cilacap.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cilacap: Muhammad Irfan Jaya
- Bertindak sebagai penuntut umum dan memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah daerah terkait perkara perdata maupun tata usaha negara.
Ketua Pengadilan Negeri Cilacap: Akbar Isnanto
- Memimpin otoritas yudisial tingkat pertama untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum bagi warga Cilacap.
Ketua Pengadilan Agama Cilacap: Ahmad Junaedi
- Bertanggung jawab menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata khusus bagi masyarakat beragama Islam (meliputi hukum keluarga, waris, wakaf, dan ekonomi syariah) di tingkat pertama.

Dalam pelaksanaan tugas operasionalnya, Forkopimda Cilacap juga sering mendapat bantuan dari Sekretaris Daerah (Sekda). Saat ini, posisi tersebut dijabat oleh Sadmoko Danardono.