Dana Penambalan Jalan Jateng Dipotong 70 Persen, Per Km Cuma Dibiayai Rp30 juta
Semarang, IDN Times - Anggaran perawatan jalan raya skala provinsi di Jawa Tengah mengalami pengurangan secara drastis lantaran terdampak aturan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat.
1. Pemeliharaan jalan hanya dicover Rp30 juta
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dan Cipta Karya (DPUBMCK) Jateng, AR Hanung Triyono menuturkan untuk pagu tahun anggaran 2025 ini, pihaknya memperoleh pengurangan alokasi dana hingga 70 persen.
Apabila diestimasikan, dari semula alokasi anggaran perawatan jalan sebesar Rp100 juta per kilometer. Tahun ini berubah menjadi Rp30 juta per kilometer.
"Biasanya secara normal pemeliharaan rutin ada di posisi Rp 88 juta sampai Rp 100 juta per kilometer, ini hanya Rp 30 juta per kilometer," ungkap Hanung, Kamis (13/2/2025).
2. Nyatakan tetap kerja maksimal
Walau begitu, Hanung memahami adanya pengurangan anggaran perawatan jalan karena dilakukan untuk efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Di tengah keterbatasan itu, pihaknya tetap bekerja secara maksimal untuk melayani masyarakat. Yaitu, melakukan perbaikan jalan sesuai anggaran yang tersedia.
"Tetapi termin pertama akan kami kebut," katanya.
3. DPUBMCK klaim tidak gelar rapat di hotel
Ada sektor lain yang terdampak efisiensi anggaran. Yaitu mengenai rapat-rapat yang biasanya dilakukan di auditorium atau hotel menjadi dalam jaringan (daring).
"Tidak ada acara di hotel, kami minimalkan, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap terjamin," kata Hanung.
4. Pakar ekonomi anggap Prabowo terburu-buru
Terpisah, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip Semarang, FX Sugiyanto menekankan dengan adanya efisiensi anggaran semestinya membuat perubahan ekonomi yang lebih baik ketimbang kondisi sebelumnya.
Pihaknya juga sepakat dengan efisiensi anggaran jika arah kebijakanya tepat.
"Nah, pertanyaannya bagaimana praktiknya, berapa keborosan penggunaan anggaranya per K/L, harus dideteksi secara tepat dan detail, ini lah yang masih dihitung-diprakirakan pemerintah. Namun pandangan saya, seharusnya bisa memangkas 10-15 persen," akunya.
“Kalau memang harus dipotong, apa alasannya, identifikasi borosnya berapa. Nah pertanyaannya, cukup enggak datanya pemerintah ini, valid tidak. Harusnya tak semua. Kecuali mengakui disemua sektor memang ada keborosan. Tapi apakah betul semua keborosan tingkatnya sama. Maka data harus falid,” tambahnya.
Pihaknya pun menganggap bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo terkesan terburu-buru. Selain itu, pemerintah juga belum menjelaskan secara langsung kepada publik, maksud dari pemangkasan anggaran kementerian dan kelembagaan ini nantinya akan diperuntukan untuk apa.
"Efisiensi ini bagi saya bisa didesain secara baik dari awal. Tapi ini di tengah. Apakah waktu sependek ini sudah dipertimbangkan secara logis dengan data akurat. Dan kalau sudah dipotong, bagaimana uang itu digunakan. Seharusnya pemerintah transparan,” pungkasnya.
