Di Hadapan Kepala Daerah Peserta Retret, KPK Ingatkan Kekuasaan Ada Batasnya
- Ketua KPK mengingatkan kepala daerah di Akmil Magelang untuk menjaga kinerja dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku.
- Pemahaman sikap anti korupsi perlu dimiliki oleh kepala daerah karena mereka memiliki tanggung jawab besar kepada rakyat.
- Kapolri menegaskan komitmen Polri dalam mengawal kebijakan pemerintah, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, serta menangani konflik sosial.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada para kepala daerah yang menghadiri pelaksanaan retret di Akmil Magelang untuk senantiasa menjaga kinerjanya agar lebih baik dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku.
1. Ketua KPK berharap yang patuh jadi lebih patuh
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, pemahaman sikap anti korupsi perlu dimiliki oleh kepala daerah.
Sebab mereka memiliki tanggung jawab besar kepada rakyat, khususnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi, perdagangan, hingga swasembada pangan.
Untuk itu, dirinya mewanti-wanti kepala daerah agar mampu menjaga nama baik bangsa dan negara.
Setyo mengingatkan, jabatan yang diemban oleh para kepala daerah merupakan sesuatu yang sementara. Dirinya berharap, kepala daerah mampu melaksanakan kinerjanya dengan baik serta patuh terhadap peraturan yang berlaku.
“Saya berharap semuanya yang baik menjadi lebih baik. Yang patuh menjadi lebih patuh, yang hormat menjadi lebih hormat, yang menghargai terhadap atasan, presiden, pimpinan, siapa pun bisa lebih baik lagi,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025) malam.
2. Kekuasaan ada masanya, kewenangan ada batasnya
Dirinya mengingatkan kepala daerah bahwa kekuasaan dapat menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Di samping itu, ia meminta kepala daerah agar tidak tergiur dengan politik balas budi. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terhindar dari persoalan hukum.
“Kekuasaan ada masanya. Kewenangan ada batasnya. Jika tiba waktunya, kekuasaan dan kewenangan yang disalahgunakan akan mencari jalan untuk meminta pertanggungjawaban melalui cara penegakan hukum,” tuturnya.
3. Polri komitmen kawal kebijakan pemerintah
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menuturkan, Polri terus berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi, melanjutkan investasi dan industrialisasi, hingga menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan penanganan terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat tentunya menjadi perhatian kami, karena ini berdampak kepada investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya.
4. Kapolri akan tangani berbagai konflik sosial
Di sisi lain, penanganan berbagai macam konflik sosial yang terjadi di lingkup masyarakat juga menjadi fokus utama Polri. Hal ini termasuk juga berbagai kasus kriminal hingga judi online. Dirinya berharap, kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah pusat dan daerah akan mampu mengatasi persoalan tersebut.
“Oleh karena itu, mari kita sama-sama bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan pemerintah pusat, dengan TNI-Polri, dengan kementerian lembaga yang ada, dan seluruh elemen yang ada untuk bersama-sama bisa membangun, mewujudkan tujuan nasional kita,” imbuhnya.
