Geber Penilaian Layanan Publik, Ombudsman Awasi Kinerja DPUPR Jateng

Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, mengatakan, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang menjadi titik perhatian nasional. 

Karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik di daerah ini diharapkan mampu meminimalkan praktik maladministrasi dan terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Menurutnya, entry meeting yang rutin digelar setiap tahun merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pemerintah daerah terus menjaga kualitas pelayanan publik.

"Pelayanan publik adalah wajah kehadiran negara di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, instansi penyelenggara harus lebih memberikan layanan yang mudah diakses, transparan, tepat waktu, adil dan bebas dari maladministrasi," katanya saat launching Entry Meeting Opini Ombudsman RI Penilaian Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2026, di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/7/2026).

Lebih jelas lagi, Rahmadi menegaskan, penilaian administrasi pelayanan publik yang dilakukan bukan semata-mata mencari kekurangan instansi penyelenggara.

Sebaliknya, penilaian tersebut menjadi sarana mengidentifikasi ruang perbaikan, memperkuat kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta memastikan masyarakat benar-benar memperoleh layanan yang berkualitas.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida mengatakan penilaian administrasi pelayanan publik tahun 2026 nantinya dimulai bulan Agustus. Tahun ini terdapat lokus baru yang menjadi objek penilaian, yakni di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). 

Menurut Farida, penilaian tahun ini juga memberi ruang lebih besar kepada masyarakat untuk menilai kualitas pelayanan secara langsung. 

Sebanyak 20 persen bobot penilaian berasal dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diterima.

"Penilaian besok akan membuka ruang kepada masyarakat untuk menilai secara langsung. Jadi ada bobot 20 persen podi mana yang menilai bukan Ombudsman," katanya saat dikonfirmasi usai acara entry meeting.

Ia menjelaskan, masyarakat dapat memberikan penilaian melalui sistem yang disediakan Ombudsman, sehingga identitas penilai maupun hasil penilaiannya tidak dapat diketahui ataupun direkayasa. Karena itu, Farida meminta seluruh kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah terus menjaga kualitas pelayanan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

"Jadi, bahkan kami juga enggak tahu siapa yang memberikan penilaian apa sehingga sama sekali enggak bisa direkayasa," pungkasnya.