Semarang, IDN Times - Pimpinan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar Jawa Tengah menyatakan masih memantau perkembangan dari kejadian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro merupakan kejadian OTT kelima di Jawa Tengah. Sebelumnya KPK telah menangkap Bupati Pati Sudewo, Bupati Cilacap Syamsul Auliya, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
Sedangkan bagi Golkar, Anom merupakan satu dari dua bupati yang ditangkap KPK
Ketua DPD Golkar Jawa Tengah, Muhamad Saleh mengatakan memilih instropeksi dengan adanya kejadian yang menimpa Anom.
"Terkait OTT ini kami tidak tahu persis persoalannya, sehingga ini menjadi introspeksi bagi kami," ungkap Saleh saat dikonfirmasi IDN Times, Rabu (29/7/2026).
Secara umum, pihaknya saat ini belum mengetahui secara terperinci apa yang menyebabkan Anom Widiyantoro terkena OTT.
Ia sejauh ini masih menunggu hasil penyelidikan dari KPK untuk mengetahui duduk perkara yang menjerat Anom.
"Kami belum tahu secara detailnya kasus pemalang ini, sambil menunggu jumpa pers resmi dari KPK seperti apa duduk persoalannya," sambungnya.
Dengan tertangkapnya Anom yang notabene Bupati Pemalang yang diusung parpol koalisi Golkar, Perindo, PSI dan Hanura serta Gelora, pihaknya tetap akan mengupayakan memberi pendampingan hukum.
Akan tetapi proses pendampingan hukum tetap dikonsultasikan dengan pimpinan DPP Golkar.
"Terkait persoalan pendampingan hukum kami akan konsultasikan dengan DPP Golkar," urainya.