Jokowi Digugat soal Mobil Esemka, Sidang Perdana Digelar 24 April 2025 di PN Solo

Gugatan tersebut bermula dari kekecewaan Aufaa (19) asal Kelurahan Ngoresan, Kecamatan Jebres, Solo, yang mengaku telah lama menaruh minat pada mobil Esemka sejak dipopulerkan Jokowi saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo pada 2012.

Ia mengaku ingin membeli dua unit mobil Esemka Bima tipe pikap, masing-masing seharga Rp150–170 juta, sebagai modal usaha jasa angkutan barang.

Namun, hingga kini mobil tersebut tak tersedia di pasaran sebagaimana janji produksi massal yang pernah disampaikan.

“Klien kami merasa dirugikan karena janji tersebut tidak kunjung direalisasikan. Ia sempat merencanakan bisnis, namun akhirnya batal,” terang Arif Sahudi, kuasa hukum penggugat.

Dalam petitumnya, Aufaa menuntut agar pengadilan menyatakan para tergugat telah melakukan wanprestasi dan meminta ganti rugi sebesar Rp300 juta, yang setara dengan dua unit mobil Esemka.

Ia juga meminta putusan tetap dapat dieksekusi meski terdapat upaya hukum lanjutan, serta membebankan biaya perkara kepada para tergugat.

Tim hukum Jokowi, yang di antaranya terdiri dari Yakup Hasibuan, menyatakan belum mengambil langkah konkret karena belum mendapatkan kuasa resmi terkait perkara tersebut. Ia juga menyebut pertemuan terakhir tim hukum dengan Jokowi masih dalam suasana silaturahmi Lebaran.

“Kami sudah mendengar (gugatan Esemka), tapi belum ada diskusi spesifik. Kami akan lihat dulu isi gugatan dan menanganinya secara case by case,” katanya.

Yakup menekankan, tidak semua gugatan akan langsung direspons sebelum dikaji secara menyeluruh, terutama karena banyak isu hukum yang berkembang terhadap kliennya.

Seperti diketahui, mobil Esemka pertama kali mencuat ke publik saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo. Saat menjadi Presiden, Jokowi meresmikan pabrik perakitan Esemka di Boyolali pada 6 September 2019.

Mobil itu digadang-gadang menjadi proyek kebanggaan anak bangsa dan diarahkan menjadi mobil nasional. Namun, produksi massal yang dijanjikan tak berjalan sesuai ekspektasi publik.

Gugatan tersebut juga mencuat karena mobil Esemka sempat disebut-sebut sebagai kendaraan rakitan siswa SMK yang bisa jadi simbol kemandirian industri otomotif nasional.

Adapun, gugatan wanprestasi itu mengacu pada asas hukum perdata point d’intérêt, point d’action — bahwa siapa pun yang memiliki kepentingan sah dapat mengajukan gugatan.

Aufaa menilai dirinya memiliki kepentingan ekonomi yang dirugikan karena ketidakpastian produksi Esemka.