Kota Semarang Raih Predikat TPID dengan IHK Terbaik Se-Jateng
Semarang, IDN Times - Pemerintah Kota Semarang meraih Juara I kategori Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota Wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK) Terbaik pada ajang Jateng Inspiring Economic Effort Awards 2024. Pada kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu Kota Semarang dinilai berhasil dalam mengendalikan laju inflasi.
1. Tugas pengendalian inflasi bukan hanya tugas Jateng
Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno kepada Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang, Kartika Hedi Aji yang hadir mewakili Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu di Patra Semarang Hotel and Convention, Jumat (1/11/2024).
"Kita apresiasi atas kinerja teman-teman, utamanya dari kabupaten dan kota, yang mengendalikan inflasi di Jateng. Karena inflasi ini tidak mungkin hanya dilakukan pemprov sendiri atau kabupaten/kota sendiri, butuh kolaborasi dari semuanya,” ungkap Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno.
2. Ada 4 kategori penghargaan
Adapun, kategori penghargaan yang diberikan antara lain kategori Insan Perintis Jateng, kategori PT. BPR-BKK dengan Kinerja Keuangan Terbaik, kategori TPID Kabupaten/Kota Wilayah Indeks Perkembangan Harga (IPH) Terbaik, dan Kategori TPID Kabupaten/Kota Wilayah IHK Terbaik.
"Alhamdulillah Pemerintah Kota Semarang kembali mengukir prestasi terbaik di tingkat Jawa Tengah. Matur nuwun kepada teman-teman OPD dan juga seluruh masyarakat Kota Semarang yang selama ini mendukung program-program pengendalian inflasi," ungkap Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.
3. Suntikan semangat untuk kendalikan inflasi
Menurut perempuan yang akrab disapa Ita, penghargaan ini menjadi suntikan semangat untuk terus melanjutkan upaya-upaya guna mengendalikan inflasi lewat program-program ketahanan pangan.
Pada kesempatan tersebut, kabupaten/kota di Jateng kembali dihimbau untuk tidak lengah mengendalikan laju inflasi ke depannya. Mengingat inflasi di Jateng dikarenakan faktor pangan, sehingga setiap kabupaten/kota di provinsi tersebut diminta untuk menjaga produktivitas pangan.
