Kudus, IDN Times - Lonjakan kasus COVID-19 di Kudus, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo serta Kepala BNPB Ganip Warsito mengecek upaya penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus.
Pada tinjauannya tersebut Kapolri mengaku prihatin dengan lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Kudus, bahkan menurut catatannya ada 659 kasus kematian terjadi di Kudus carena COVID-19.
Mereka didampingi oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Pangdam IV Kodam Diponegoro Mayjend TNI Rudianto, beserta pejabat utama Polda Jateng dan Kodam IV Diponegoro.
"Kami sangat prihatin dengan meningkatnya COVID-19 di Kabupaten Kudus ini. Kami minta semua pihak termasuk TNI dan Polri agar lebih intensif dalam penanganan COVID-19," kata Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Dari data yang diterima, kata Sigid, jumlah warga yang terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 7.975 orang, sedangkan sembuh 5.918 orang, dan meninggal dunia 659 orang. Hal ini menjadi perhatian khusus dirinya bersama Panglima dalam menangani COVID di Kabupaten Kudus.
"Ketersediaan tempat tidur di tujuh rumah sakit di Kabupaten Kudus juga semakin menipis karena dari 393 tempat tidur sudah terisi 359 tempat tidur atau 91 persen. Sementara ruang ICU dari 41 tempat tidur juga terisi 92 persen atau 38 tempat tidur," ujarnya.
Bupati Kudus Hartopo mengatakan saat ini sebanyak 60 desa yang ada di wilayahnya masuk kategori zona merah.
Data terbaru Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dari 60 desa yang masuk kategori zona merah tersebar diantaranya di sembilan kecamatan dengan jumlah masing-masing kecamatan bervariasi. Ini meningkat drastis dibandingkan sepekan sebelumnya yakni pada tanggal 23 Mei 2021 jumlah desa zona merah hanya 42 desa.
Dari 60 desa zona merah, kata Hartopo, terbanyak tersebar di Kecamatan Jekulo ada 11 desa, kemudian disusul Kecamatan Kota dan Jati, masing-masing ada sembilan desa zona merah, sedangkan kecamatan lainnya bervariasi antara satu hingga delapan desa.
"Sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diberikan penekanan agar penanganan COVID-19 di Kudus bisa lebih efektif," katanya di Kudus, Minggu.
Selain itu, harus tersedia Posko Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di setiap desa zona merah dan penanganannya juga harus lebih efektif.
"Petugas juga harus rutin melaporkan perkembangan data kasus terbaru sehingga bisa segera diketahui dan diambil langkah-langkah agar bisa turun kasusnya," katanya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga sempat mengunjungi salah satu desa zona merah, yakni Desa Pedawang, Kecamatan Bae. Perangkat desa setempat juga berinsiatif melakukan "lockdown" desa dan disarankan dilakukan di tingkat RT terlebih dahulu.
Sementara itu salah satu upaya dari pemerintah untuk tak memperluas penyebaran COVID-19 di Kudus yakni perbaikan mekanisme isolasi mandiri. Warga dengan gejala ringan maupun OTG yang sebelumnya jalani isolasi di rumah bakal ditarik ke tempat isolasi khusus dan terpusat.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo menegaskan bahwa penderita COVID-19 dengan gejala ringan maupun orang tanpa gejala (OTG) di Kabupaten Kudus diminta menjalani isolasi di tempat khusus karantina demi mencegah penularan virus meluas.
"Permasalahan isolasi mandiri ini yang harus diperbaiki. Semua warga yang menjalani isolasi di rumah akan ditarik ke tempat isolasi khusus dan terpusat seperti di Asrama Haji Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali," katanya di Kudus, Minggu.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan fasilitas isolasi terpusat di Asrama Haji Donohudan Boyolali yang bisa menampung 800 orang dan kampus di Semarang yang bisa menampung sekitar 350 orang.