Marak Keracunan MBG, Ombudsman Jateng Desak SPPG Perbaiki SOP Dapur

Farida menegaskan pengawasan juga perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. 

Setiap tahapan produksi dan distribusi makanan harus memiliki pencatatan dan mekanisme pengawasan yang jelas serta dilakukan secara berjenjang.

"Kepala SPPG yang ada di Jawa Tengah perlu memperketat pengawasan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama terkait standar mutu penyajian makanan, SOP penerimaan dan pengolahan bahan baku, kebersihan dapur, kualitas air, serta batas waktu konsumsi makanan,” urainya.

Sebagai bagian dari pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik, pihaknya membuka ruang aduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan kelalaian, maladministrasi, atau pengabaian SOP MBG di daerah. 

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ke Kantor Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah, Jalan Siwalan 15, Semarang, atau melalui 

Telepon (024) 8442627, WhatsApp 08119983737, maupun email pengaduan.jateng@ombudsman.go.id.

"Pengawasan masyarakat melalui pengaduan merupakan bentuk partisipasi aktif dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar, sekaligus menjadi masukan penting bagi perbaikan penyelenggaraan program MBG di daerah,” paparnya.

Dengan demikian, apabila terjadi dugaan pelanggaran atau gangguan kesehatan, proses penelusuran dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

Setiap pemda, katanya harus menyiapkan mekanisme kesiapsiagaan terpadu ketika terjadi keracunan MBG. Selain itu, perlu ada alur komunikasi yang jelas untuk memberi informasi cepat dan transparan kepada orang tua, sekolah, dan publik, sekaligus langkah mitigasi sementara.

“Pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif saja. Dalam setiap kejadian, perlu dilakukan evaluasi lapangan secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab dan memastikan kejadian serupa tidak berulang,” ujarnya.

Ombudsman mendorong Kepala SPPG bersama pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, satuan pendidikan, dan pengelola SPPG untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola MBG. 

Evaluasi tersebut antara lain mencakup:

1. Pemenuhan standar dan kelayakan dapur,

2. Proses pengadaan dan pengolahan bahan baku,

3. Higienitas dan sanitasi,

4. Proses distribusi,

5. Pemenuhan batas waktu konsumsi makanan.

"Apabila ditemukan dapur SPPG yang berulang kali mengalami permasalahan, harus ada tindakan korektif yang tegas. Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang dan keselamatan peserta didik menjadi taruhannya,” tegas Farida.

Farida menekankan, keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan program MBG. Penyelenggaraan program tersebut tidak hanya harus memenuhi aspek pemenuhan gizi, tetapi juga menjamin keamanan pangan dan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.